Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bertambah 0,2 Persen Jika Ibu Kota Pindah

Liputan6.com, Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 0,2 persen jika Ibu Kota Negara dipindahkan di Kalimantan Timur. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri berada stagnan di kisaran 5 persen.

"Kalau dari hitungan awal kita terus analisis proyeksinya yang pasti 0,2 persen poin secara nasional pertumbuhannya," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dia mengatakan secara jangka pendek memang pertumbuhan belum terlihat secara signifikan. Mengingat Ibu Kota Negara baru didesain untuk jangka panjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Karena kita jangka panjang kita ingin ibu kota itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata dia.

Tak hanya akan mendorong pertumbuhan secara ekonomi nasional, bahkan dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur pun akan terdongkrak jauh lebih besar. Hanya saja, secara besaran dirinya tak menyebutkan angka pasti.

"Kalimantan timur tinggi sekali. tapi saya gak afal," imbuh dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus memancing minat investor asing. Kali ini Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar pada proyek tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban.

"Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan Pak PM-nya ke sini, ke Yogya. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund," ungkap Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1/2020).

Secara total, ia menyebutkan nilai total dana investasinya mencapai USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan di ibu kota baru.

"Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. (Nilainya) USD 1 miliar," jelas Basuki.

Pemasukan dana itu juga dikatakannya telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah lapor Pak Presiden, saya juga udah lapor Pak Luhut. Signing-nya kalau Pak Presiden (Jokowi) sudah oke," pungkas Basuki.