Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade beberapa waktu lalu sempat menyinggung peran baru Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di PT Pertamina (Persero). Menurut dia, peranan Ahok sebagai komisaris Pertamina sangat dominan. Andre pun menjuluki Ahok sebagai komisaris rasa direktur utama (dirut).
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin (BGS) justru menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang dengan Andre. Budi mengaku telah berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca Juga
"Pak Ahok bilang ke saya, enggak, itu salah. Ini kita dirut yang menyaru jadi komut. Gitu kata Pak Ahok," ucap Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Advertisement
Sebelumnya, Andre Rosiade sempat menyentil peran Ahok sebagai Komut yang dianggapnya lebih banyak tampil di depan publik ketimbang Direktur Utam Pertamina, Nicke Widyawati.
"Karena yang tampil biasanya Pak Ahok, mungkin ada komisaris rasa dirut," ungkap Andre saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, Pertamina dan PLN pada Senin 3 Februari 2020 kemarin.
Dia juga meminta kepada Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin untuk terus memantau kinerja Ahok sehingga tidak menyalahi jabatannya sebagai Komut Pertamina.
Andre juga meminta kepada Ahok agar memberikan kesempatan kepada Nicke untuk lebih memberikan penjelasan terkait perusahaan di hadapan publik.
"Berharap ke depan itu disampaikan Pak Wamen, jangan terlalu majulah. Jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut," imbuh Andre.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Setumpuk Tugas Berat Ahok Benahi Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin 25 November 2019. Sejak itu, bertumpuk tugas berada di pundaknya.
Banyak yang berharap Ahok bisa membenahi permasalahan di sektor minyak dan gas (migas) di Pertamina pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sebut saja mengenai mafia migas hingga ketahanan energi.
Usai dilantik, Presiden Joko Widodo (jokowi) pun langsung memanggil Ahok. Jokowi secara pribadi langsung memberikan berbagai tugas kepada Ahok.Â
BACA JUGA
Tugas pertama, Jokowi meminta Ahok untuk mengawal pembangunan kilang minyak. "Pembangunan kilang minyak harus. Sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi pada 10 Desember 2019.
Tugas kedua, Jokowi memerintahkan Ahok untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.
"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Ahok mengawal program Biodiesel 30 (B30) sebagai bahan bakar campuran BBM solar. Program B30 dilaksanakan mulai Januari 2020.
"Dilaksanakan Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak," ucap Jokowi.Â
Advertisement
Pangkas Korupsi
Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan masuknya Ahok ke Pertamina diharapkan dapat memangkas praktik korupsi.
"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.
Menurut Mamit, masyarakat harus melihat secara bijak langkah masuknya Ahok di Pertamina. "Bahwa Ahok pernah bermasalah itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain, saya melihatnya Ahok bisa membawa perubahan baru jika dia memimpin. Karena selama dia menjabat sebagai gubenur, banyak perubahan yang dia lakukan," tuturnya kepada Liputan6.com.
Dengan karakter Ahok yang tangkas dan suka memotong jalur birokrasi, Mamit justru menilai keberadaan Ahok dapat memangkas praktik korupsi.
"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.