Erick Thohir: Komisaris Bank BUMN dari Partai Politik Tak Salahi Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir angkat suara terkait polemik penunjukan kader-kader partai politik sebagai komisaris di bank-bank pelat merah.

Erick menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari kebijakan tersebut.

"Figur-figur yang masuk ke jajaran komisaris saya rasa semua ada alasan dan background-nya. Yang dipastikan nggak menyalahi aturan." ujarnya dalam acara temu media di Kementerian BUMN, Jumat (21/02/2020).

Sebagai contoh, Erick Thohir menyebut sosok politikus PDIP Arif Budimanta. Baru-baru ini, Arif ditunjuk sebagai komisaris Bank Mandiri, diketahui juga menjabat sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi.

"Dia kan tidak masuk DPP dan bekerja membantu kita. Jadi ya sah-sah saja. Yang gak boleh kan kalau jabat DPP di partai. Jadi bukan melanggar, jadi bukan prejudice atau salah benar." ujar Erick Thohir.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dijelaskan bahwa secara implisit anggota atau Kader Partai memang dibolehkan menjabat Komisaris BUMN. Namun tidak bagi pengurus partai.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri Seminar Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN 2020. Dalam kesempatan tersebut, dia minta maaf karena hadir terlambat akibat harus menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.

"Mohon maaf harusnya jadwal pagi, tapi karena Presiden gila kerja jadi Saya ratas dulu. Saya baru 4 bulan pembantu beliau sudah ada lebih dari 30 ratas," ujar Erick di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (12/2).

Erick Thohir mengatakan, rapat yang digelar oleh Presiden Jokowi bukan rapat sembarangan. Tetapi lebih kepada memantau realisasi seluruh program yang telah dicanangkan di awal tahun.  

"Ini bukan hanya rapat-rapatan, tetapi bagaimana memastikan agenda pemerintah berjalan dengan benar bukan menjadi wacana. Tadi ratas percepatan investasi dan mengenai persaingan industri di baja," jelasnya.

Dia menambahkan, mayoritas ratas berhubungan dengan sektor BUMN sehingga harus dihadiri. "Kebetulan mayoritas ratas saya harus datang. Kita sebagai pemimpin harus teladan," jelasnya.

Untuk sektor pendidikan sendiri, Erick Thohir ingin BUMN mengalokasikan 30 persen dana CSR untuk pendidikan. Dengan demikian, Indonesia lebih cepat memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Saya bukan tipe orang yang hanya membuat wacana tetapi sesuatu yang konkrit. Saya akan adakan perubahan salah satunya dana CSR di BUMN 30 persen untuk pendidikan. Karena tidak lain, salah satu kekurangan bangsa kita suka tidak suka bagaiamana pendidikan digenerasi yang akan datang jadi prioritas," tandasnya.