PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

INDEF: Kebijakan Stimulus II Pemerintah Masih Kurang Lengkap

Ada pandemik covid-19, pemerintah memberi stimulus kebijakan fiskal jilid II untuk memitigasi dampak negatif pada ekonomi.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Mar 2020, 11:45 WIB

Diterbitkan 16 Mar 2020, 11:45 WIB

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Peluncuran ini juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta Paket stimulus ekonomi jilid II yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menangkal dampak Virus Corona ke perekonomian Indonesia dinilai masih belum maksimal.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai masih ada beberapa yang terlewatkan dan tidak dipikirkan oleh pemerintah seperti stimulus terhadap pelaku UMKM.

"Saya membaca insentif fiskal diberikan itu ada yang belum lengkap. Misalnya di UMKM hanya diberikan kemudahan dalam proses restrukturisasi," ujar dia kepada Merdeka.com, Senin (16/3/2020).

Tauhid menilai seharusnya dalam proses restrukturisasi pemerintah juga menyediakan akses kredit modal bagi para pelaku UMKM. Bahkan, yang tak luput dari perhatian pemerintah adalah tambahan anggaran UMKM untuk memperoleh kredit.

"Jadi kalau tidak ada kredit yang disediakan gimana cara mereka menarik kredit kalau mereka saat ini sedang mengalami kerugian. Itu kan belum ada. Satu lagi yang mendorong kredit itu tidak ada," dia menambahkan.

Selain sektor UMKM, kemudahan impor bahan baku diberikan pemerintah juga masih dianggap ada yang kurang. Sebab, tidak diatur batasan seberapa banyak komoditas yang akan diimpor," jelas dia.

"Masalahnya adalah untuk masing masing komoditas itu berapa banyak harus impor dan katakanlah seberapa jauh ini bisa diberikan dan berapa lama, ini penting karena impor terlalu dominan dan banyak diluar batas kewajaran.

Seperti diketahui, situasi pandemik covid-19 yang mengglobal, membuat pemerintah merespons dengan memberi stimulus fiskal jilid II untuk memitigasi dampak negatif virus corona pada ekonomi.

Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 25 dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.

Relaksasi pertama adalah pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk seluruh karyawan industri manufaktur pengolahan yang penghasilannya mencapai sampai dengan Rp200 juta pertahun baik industri yang berlokasi di Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE.

Pemerintah menanggung PPh pasal 21 ini selama 6 bulan, mulai bulan April hingga September 2020.Kedua, relaksasi PPh pasal 22 Impor untuk 19 industri manufaktur yang diberikan selama 6 bulan dari bulan April-September 2020 baik untuk industri manufaktur di wilayah KITE maupun non KITE.

Ketiga, pemerintah memberi penundaan PPh Pasal 25 untuk korporasi baik yang berlokasi di KITE maupun non KITE selama 6 bulan mulai April hingga September.

Keempat, pemerintah membuat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat bahkan tanpa audit awal. Namun, jika terdapat suatu hal yang perlu diperiksa, maka akan diperiksa lebih lanjut. Pemerintah akan memberikan fasilitas ini selama 6 bulan dari April hingga September 2020.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Tangkal Dampak Corona, Stimulus Fiskal Jilid II Habiskan Dana Rp 10 Triliun

Ilustrasi stimulus. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah siap meluncurkan Stimulus Fiskal Jilid II guna menangkal wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia. Insentif baru itu berupa keringanan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengatakan, pemerintah siap menggelontorkan anggaran lebih dari yang dikeluarkan pada stimulus jilid I, yakni sekitar Rp 10,3 triliun untuk merilis Stimulus Fiskal Jilid II.

"Saya rasa lebih (dari Rp 10,3 triliun). Kalau dari hitung-hitungan sebenarnya lebih dari itu. Karena ini kan sifatnya multisektor, jadi tidak terbatas di sektor tertentu," kata Edi di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Selain pajak penghasilan, ia melanjutkan, stimulus kedua ini juga akan memberikan kemudahan proses pengembalian restitusi. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah disebutnya akan coba memutuskan final kebijakan tersebut Rabu sore ini.

"Jadi tujuan untuk dari sisi produksi pajak ini adalah supaya mereka mempunyai aliran uang yang cukup. Jadi tidak tertahan karena harus kewajiban di pembayaran pajak. Desainnya, detilnya kan harus kita sepakati sore ini," tuturnya.

Edi pun berharap, segala kemudahan yang diberikan dalam Stimulus Jilid II ini termasuk relaksasi pajak penghasilan akan bisa menaikkan atau menjaga daya beli, sehingga pekerja akan mendapatkan bagian secara penuh.

"Ada mekanisme ditanggung pemerintah itu artinya sebagian dari pajak itu akan tidak dibayarkan oleh pembayar pajak. Dengan demikian si pembayar pajak akan mendapatkan take home pay, pendapatan dibawa pulang lebih tinggi, sehingga dia bisa menjaga kemampuan daya beli untuk konsumsi dan lain-lain," ungkapnya.

Lanjutkan Membaca ↓