Mendes Sebut 90 Persen Kepala Desa Dukung Larangan Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Mudik lebaran tahun ini akan berbeda dengan mudik di tahun-tahun sebelumnya, akibat pandemi covid-19. Pemerintah masyarakat diminta untuk tidak mudik sebagai upaya penekanan penyebaran virus tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim menyatakan sepakat bahwa mudik merupakan suatu kebiasaan yang penting.

"Saya sangat sepakat bahwa mudik itu penting, mudik itu sangat penting. Karena itu momentum untuk mempererat tali silaturahim antar keluarga yang selama ini tidak ketemu meskipun sudah dipengaruhi oleh kehidupan yang sangat didominasi oleh teknologi dan kita tidak lagi bisa ngobrol di dalam kurun waktu tertentu setiap saat kita bisa bertatp muka, tapi nyatanya mudik dari tahun ke tahun selalu grafiknya naik," kata Gus Halim dalam Live Streaming #sharingsession Liputan6.com dengan tema Jangan Mudik ke Desa, Tak Pulang Karena Sayang, Sabtu (18/4/2020).

Meski demikian, demi mencegah penyebaran covid-19, khususnya dari Jakarta sebagai epicentrum penyebaran covid-19 di Indonesia, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik. Gus Halim juga membeberkan, hampir 90 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik.

"Dalam rangka pencegahan penyebaran covid ini, Pak presiden setiap rapat kabinet selalu menanyakan coba didalami betul, apakah mudik ini hanya penundaan untuk mudik, apakah sampai pada pelarangan atau cukup himbauan. Jadi ini yang selalau disampaikan Pak Presiden. Karena memang tidak mudah untuk mengambil sikap langkah pemerintah terhadap situasi seperi ini," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Gus Halim, Mudik sekarang ini alasannya ada dua. Pertama, karena memang ingin mudik dan bertemu dengan keluarga. Kedua, karena alasan ekonomi.

Dimana saat ini sektor ekonomi di Ibu Kota khususnya sedang dalam situasi yang kurang baik. Akibatnya, berimbas pada pengurangan pekerja baik dalam sekor informal maupun formal.

"Kalau pemerintah melakukan pelarangan total, dilarang mudik, maka tanggunng jawab pemerintah harus betul-betul real terhadap mereka yang hari ini situaasinya snagat tidak menguntungkan," kata Gus Halim.

"itu makanya pak presiden selalu mengatakan tolong ditelaah," ulangnya menegaskan.

Sebagai informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi melalui Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) merilis hasil survei soal Mudik Lebaran 2020 kepada kepala desa di Indonesia. Salah satu hasil survei tersebut tersebut menyebutkan hampir 90 persen atau tepatnya 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik.