Pemerintah Lakukan Reformasi Kesehatan, Pendidikan dan Belanja Negara di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan diperlukan reformasi di berbagai bidang untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta menghadapi berbagai macam tantangan.

Dengan fokus tersebut maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara.

"Di bidang kesehatan, reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan Covid-19, sinergi/koordinasi Pusat dan Daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk health security preparedness, dan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan UniversalHealth Coverage (UHC)," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/5).

Di bidang perlindungan sosial, reformasi diarahkan untuk integrasi dan sinergi antarprogram agar menjamin ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas.

Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan program perlindungan sosial yang komprehensif, berbasis siklus hidup, termasuk untuk mengantisipasi aging population.

Di bidang pendidikan, Sri Mulyani menyebut tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan yang belum optimal. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau Penilaian Pelajar Internasional yang terus menurun sejak 2009, kompetensi guru antarprovinsi belum merata, dan porsi perhatian golden moment Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memadai.

"Persoalan miss-match keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja juga perlu diatasi. Untuk itu, upaya reformasi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional antara lain dengan transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pendidikan dan guru; penyederhanaan kurikulum; adopsi standar global dan pengokohan karakter bangsa; serta kemitraan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Langkah-langkah penanganan Covid-19 menunjukkan betapa pentingnya sinergi fiskal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Sebagai bagian dari keuangan negara, maka keuangan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mendukung tujuan nasional. Volume TKDD yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik di seluruh daerah," jelasnya.

"Fakta bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan pelayanan dasar publik antardaerah dan ketimpangan pembangunan memberikan isyarat mutlak untuk mencari format terbaik alokasi anggaran pusat-daerah agar tercapai konvergensi pencapaian pembangunan nasional," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com