Sri Mulyani Minta Restu Pakai Dana Cadangan Buat Suntik PT KAI hingga Bank Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penggunaan dana cadangan pembiayaan investasi untuk penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN. Tercatat, angka yang dimohonkan sebesar Rp 6,1 triliun.

Sri Mulyani meminta restu kepada Komisi XI DPR RI. Dia merujuk pada alokasi cadangan pembiayaan investasi untuk klaster lainnya sebesar Rp 13,6 triliun. Namun, tambahan PMN itu diusulkan sebesar Rp 6,1 triliun.

"Jadi kami akan menyampaikan hari ini pada komisi XI adalah mengenai pengunaan cadangan pembiayaan investasi yang terdapat pada lampiran ketujuh peraturan presiden 76 tahun 2023, yang masuk di dalam tadi invetasi klaster lainnya. Yaitu cadangan pembiayaan investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 13.676 miliar (Rp 13,6 triliun)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/7/2024).

"Pada hari ini kami mengajukan pengunaannya hanya sebesar Rp 6,1 triliun," sambungnya.

Sebagai rincian, dana itu disebar untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp 965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp 500 miliar.

Kemudian, ada usulan PMN bagi PT Hutama Karya Rp 1 triliun dan Bank Badan Tanah Rp 1 triliun.

"Serta ada untuk pembiayaan investasi cadangan pembiayaan ini kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini kita menyedikan atau mencadangkan dana untuk penjaminan kalau sampai terjadid kewajiban itu ter-call, ini Rp 635 miliar," jelasnya.

Bendahara Negara kembali menegaskan, keseluruhan usulan yang disampaikan ke Komisi XI itu merupakan PMN Tunai. "Jadi untuk PMN tunai yang tadi berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 6,1 triliun," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) tahun 2024 untuk 7 perusahaan pelat merah. Nilainya mencapai Rp 13,6 triliun.

Erick Thohir mengatakan sumber dana PMN ini dari dana cadangan investasi yang dimiliki pemerintah. Tujuannya untuk menyelesaikan sejumlah penugasan yang dijalankan BUMN.

"Tentu sebagai catatan juga yang terpenting seperti juga kita terus dorong yang namanya penyehatan dan juga tentu penugasan yang sudah kita inikan (sepakati)," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia pun meminta usulan PMN Rp 13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Memang, perlu restu Komisi VI untuk mendorong pencairan dana dari pemerintah ke BUMN.

"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 triliun, Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," paparnya.

Sebagai rinciannya, ada PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 2 triliun untuk memberi rangkaian KRL baru dan retrofit sejumlah rangkaian.

Lalu, ada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 1,6 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Betung. Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe sebesar Rp 1 triliun, ada rencana untuk penguatan bisnis.

Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian 3 kapal baru guna melayani rute perintis. Kemudian, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp 2 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Tak lupa, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan. Serta, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan modal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ini penugasan dari pemerintah, san itu totalnya Rp 13,6 triliun," kata dia.