Kementerian PUPR Butuh Rp 1.435 Triliun Non APBN hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PUPR mencatatkan realisasi APBN selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini diikuti pula dengan peningkatan PDB Indonesia.

Namun demikian, jumlah alokasi APBN terhadap kebutuhan pendanaan Kementerian PUPR masih relatif kecil. Sehingga diperlukan skema pembiayaan lain untuk menutup selisih pendanaan tersebut.

“Realisasi APBN selama 5 tahun kebelakang dalam menyediakan infrastruktur konstan terus mengalami peningkatan, yang diikuti dengan peningkatan PDB. Angka PDB per kapita nasional pada 2019 mencapai Rp 59 juta. Angka ini meningkat 30 persen dibandingkan dengan angka tahun 2015,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Prodeep Institute Webinar : Mencari Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Era New Normal, Kamis (11/7/2020).

“Namun secara proporsi, alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan pendanaan. Sehingga tetap diperlukan solusi alternatif untuk menutup 70 persen funding gap,” imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Adapun total kebutuhan investasi Kementerian PUPR 2020-2024 mencapai Rp 2.058 triliun. Total tersebut terbagi dalam Sumber daya air sebesar Rp 577 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun, dan perumahan paling banyak yakni Rp 780 triliun.

Sementara anggaran dari APBN hanya Rp 623 triliun. Sehingga ada funding gap sebesar Rp 1.435 triliun untuk mencapai Visium PUPR 2024.

Sebagai informasi, Visium Kementerian PUPR 2030 dijabarkan dalam 3 target Kementerian. 3 target tersebut yaitu; pembangunan bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kubik per kapita per tahun, Memenuhi 100 persen hunian cerdas atau smart living, serta pembangunan jalan 99 persen mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar moda.