BLT Dana Desa Tak Mungkin Tersalurkan 100 Persen, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kini telah mencapai 98 persen. Namun, itu tak akan mungkin tersalurkan 100 persen ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

Abdul Halim memaparkan, ada beberapa alasan mengapa proses alokasi bantuan tersebut tidak bisa diimplementasikan ke seluruh desa. Pertama, ada beberapa desa yang secara ekonomi masyarakatnya tergolong sudah mampu.

"Kenapa tidak menggunakan untuk BLT? Karena memang masyarakatnya setelah mendapatkan pendataan tidak cukup layak. Nanti, kita bangga dan bahagia karena sudah sejahtera semua," ujar dia dalam sesi teleconference, Selasa (21/7/2020).

Selanjutnya, ia mengatakan, ada juga beberapa desa yang memilih untuk bergotong royong mengumpulkan dana bagi keluarga miskin di tempat tersebut ketimbang meminta BLT Dana Desa.

"Misalnya di Malang itu ada desa yang warganya tidak mau dana desa digunakan untuk BLT, karena warganya yang kaya itu meng-cover warga/masyarakat yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya luar biasa," ungkap dia.

Kemudian, masih terdapat 52 desa yang kini statusnya diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak bisa menerima dana desa. Di antaranya Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang perlu ada verifikasi ulang terhadap status desanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Abdul Halim meneruskan, saat ini masih ada beberapa desa di 5 kabupaten lagi yang tergolong layak menerima BLT Dana Desa tapi belum mendapatkannya. Sebanyak 4 kabupaten di antaranya terletak di Papua, dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut dia, kendala utamanya yakni desa-desa di wilayah tersebut secara akses sulit dijamah. Menindaki hal itu, Kementerian Desa dan PDTT akan menyatukan proses penyaluran BLT Dana Desa di satu titik.

"Kendalanya kendala geografis, karena ngambil duit bawa ke desa itu butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi. Kalau kemudian harus tiap bulan, maka bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk itu, dan desa juga tidak punya duit. Makanya kemudian kebijakannya adalah menyatukan," tuturnya.