Pengamat Kritisi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Institut Harkat Negeri sekaligus Pengamat APBN Awalil Rizky mengkritisi adanya anggaran gemuk di 10 tubuh kementerian/lembaga pemerintah dalam RAPBN 2021.

Ironisnya, dia menilai anggaran milik Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) termasuk kecil. Padahal sektor UKM masih menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional.

"Mau tidak mau harus memberi komentar. Dalam RAPBN 2021 kita lihat ada 10 kementerian/lembaga dengan anggaran gemuk. Namun anggaran kementerian Pak Teten (Kemenkop UKM) ini kecil," jelas dia dalam diskusi virtual, Sabtu (15/8/2020).

Awalil mengatakan, Kemenkop UKM mempunyai peranan vital dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Corona atau Covid-19. Sebab Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki itu, bertanggungjawab penuh atas kelangsungan bisnis UKM di tengah pandemi ini.

Apalagi, kini sektor usaha rakyat ini tengah dihadapkan pada kondisi sulit setelah terpukul paling depan akibat meluasnya penyebaran pandemi di sejumlah daerah. Dimana penjualan produknya mengalami penurunan drastis akibat berkurangnya sistem penjualan secara konvensional di masa PSBB.

Berdasarkan data Kemenkop UKM 2018, tercatat sektor ini menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja. Dari total angkatan kerja pada 2018 sebesar 116.978.631 pekerja, sekitar 94 persen atau 113.207.796 pekerja diserap oleh usaha mikro dan kecil.

Sedangkan, usaha menengah berhasil menyerap 3.770.835 pekerja dan usaha besar 3.619.507 pekerja. Artinya usaha di kedua sektor tersebut masing-masing menyerap sekitar 3 persen pekerja.

Sebaliknya, ia menilai lembaga kepolisian justru mendapatkan anggaran yang gemuk di RAPBN 2021. Begitupun dengan Kementerian Pertahanan yang menduduki peringkat 2 dengan pagu anggaran hingga Rp 137 triliun.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kepolisian dan Kementerian Pertahanan. Tetapi ditengah pandemi ini, saya kira Kemenkop UKM harus mendapat tambahan anggaran mengingat peran pentingnya," jelas dia.

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

1. Kementerian PUPR Rp 149,8 triliun.

2. Kementerian Pertahanan Rp 137 triliun.

3. Polri Rp Rp 112 triliun.

4. Kementerian Sosial Rp 92,8 triliun.

5. Kementerian Kesehatan 84,3 triliun.