Diperluas, Program Padat Karya Tunai Bisa Tarik 28 Ribu Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk memperluas cakupan program Padat Karya Tunai (PKT) di luar program PKT rutin 2020. Perluasan ini mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA)

Direncanakan perluasan program Padat Karya Tunai ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28 ribu orang dalam 3 bulan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan Padat Karya Tunai nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di wilayah barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp 587 miliar, dan Rp 413 miliar untuk wilayah timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 km dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar.

Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 km dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Kemudian untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 km dengan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 km dengan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di Sulawesi akan dikerjakan 953 km dengan anggaran Rp 189 miliar.

Sedangkan di Kepulauan Maluku, revitalisasi saluran drainase jalan nasional dalam cakupan program Padat Karya Tunai dikerjakan sepanjang 230 km dengan anggaran Rp 70 miliar. Untuk di Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 km dengan anggaran Rp 81 miliar.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian menyatakan, pekerjaan Padat Karya Tunai mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.

"Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai," terang Hedy.

Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton dengan anggaran Rp 200 miliar di 34 provinsi.

Alokasi tersebut sebesar Rp 114 miliar diperuntukkan untuk di wilayah barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton, dan Rp 86 miliar untuk di wilayah timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.

Di Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 km. Terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 km dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 km.

Sementara untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton. "Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Hingga saat ini sudah menyerap 10 persen. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung," kata Kepala BPJN Aceh Elvi Roza.

Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp 5 miliar. LDW merupakan alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawah ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.