Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai sampai Akhir 2021

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai atau BST bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 hingga 2021.

Juliari menyampaikan, ia telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan sejumlah program bansos tunai pada kurun waktu Januari-Juni 2021. Tapi khusus untuk bansos tunai yang bersifat reguler, pemerintah disebutnya akan mengalokasikan bantuan tersebut hingga Desember 2021.

"Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021. Baik yang sifatnya reguler yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan juga yang bantuan sosial tunai. Kita akan jalankan di bulan Januari 2021," jelasnya, Rabu (4/11/2020).

"Untuk yang reguler tentunya sepanjang tahun, Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama. Namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari ke Juni saja," dia menekankan.

Senada, Kepala Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Jokowi sedari awal memang konsisten memberikan arahan agar semua rakyat yang terkena dampak pandemi paling besar harus dibantu.

"Jadi saya rasa, baik penyerapan sampai Desember maupun tahun depan kita akan tetap fokus agar program-program di dalam kategori perlindungan sosial, baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun kementerian/lembaga lain," tuturnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan, Jokowi juga mengarahkan pemerintah untuk mengejar UMKM dalam memberikan bansos. Sebab, UMKM menyerap sekitar 90 persen dari tenaga kerja nasional, dan menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50 persen lebih.

"Jadi kita juga akan konsisten mengejar ini. Kebetulan program UMKM yang kedua setelah program perlindungan sosial, dan rencananya tahun depan akan kita kejar terus," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, pemerintah menilai dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda pada tahun 2021. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah masih akan melanjutkan penyaluran bansos khusus berupa Bansos Tunai (BST) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan, Kemensos akan melanjutkan program BST bagi masyarakat terdampak pandemi pada tahun 2021.

“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Mensos Ari di Jakarta (01/11/2020).

BST tahun 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun. 

Mensos Juliari mengakui, program bansos pada tahun 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini. Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,” katanya.

“Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” kata mantan anggota DPR ini.

Sedangkan bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, lanjut Mensos, untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun dia mengatakan, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden.

Meskipun demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun. 

Konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos ini juga dilakukan dengan pertimbangan, pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021. Di antaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.