Menko Luhut Ajak Perusahaan Farmasi AS Relokasi Pabrik ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menko Luhut mengajak perusahaan farmasi Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi pabrik mereka ke Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.

"Waktu ketemu Pence saya juga kedepankan, industri farmasi mereka yang tidak lagi bisa beruntung di Amerika atau ditaruh di tempat lain yang bermasalah buat mereka, relokasi saja ke Indonesia," kata (Menko Luhut) dikutip dari Antara, Rabu (25/11/2020). 

Menko Luhut sendiri sempat bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela kunjungannya ke Washington DC, AS, pekan lalu. Ia menambahkan pemerintah Indonesia juga telah melakukan tindak lanjut pembicaraan mengenai industri farmasi, termasuk soal kerja sama vaksin, dengan AS.

Mantan Menko Polhukam itu berharap dengan permintaan tersebut, maka tahun depan sudah akan ada relokasi industri farmasi AS ke Indonesia. Saat ini banyak industri farmasi banyak tersebar di India sehingga negara itu menjadi salah satu pasar utama farmasi dunia.

"Kita berharap ke depan ini, dalam tahun depan akan ada relokasi pharmaceutical industry yang selama ini tidak ada di kita, yang banyak di India, itu akan ada di Indonesia," ujarnya.

Menurut Luhut, pemerintah Indonesia membangun keseimbangan hubungan dengan banyak negara. Ia sendiri mengaku terus berupaya membangun hubungan baik dengan AS sejak lebih dari dua tahun lalu sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Salah satu buah keberhasilan hubungan baik Indonesia dan AS yakni diperpanjangnya fasilitas GSP.

"Ya kelihatan sekarang buahnya," katanya.

Hal itu juga menepis anggapan bahwa pemerintah Indonesia hanya terus mendekat pada China. Pasalnya, Indonesia juga membangun hubungan baik dengan kubu lain termasuk AS dan Jepang, hingga Uni Emirat Arab (UEA).

"Jadi jangan dipikir kita hanya hubungan dengan Tiongkok. Ya Tiongkok kita jalankan, Amerika kita jalankan, Jepang kita jalankan, Abu Dhabi kita jalankan. Itu adalah amanat konstitusi, kita bekerja dengan mana saja," pungkas Menko Luhut.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai USD 750 juta.

Kesepakatan ini didapat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke Negeri Paman Sam untuk bertemu Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu.

Mengomentari hal tersebut, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto mengatakan, secara detail pihaknya belum mengetahui isi perjanjian.

Namun secara umum dirinya turut memberi komentar bahwa investasi besar tersebut merupakan keberhasilan dari pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.

"Jadi sesuai dengan nafas atau intensi atau maksud dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satunya ingin memperbaiki iklim investasi, ini saya menduga, mungkin Menko Maritim dan Investasi mencoba mengimplementasikan semangat dari undang-undang itu. Sehingga mencoba menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia dalam waktu dekat ini," tuturnya, Selasa (24/11/2020).

Keberhasilan tersebut disebutnya jadi kabar menggembirakan bagi pengusaha di Indonesia. Sebab, geliat usaha di tengah pandemi Covid-19 akan lebih menyulitkan jika hanya bergantung pada alokasi belanja negara dan daerah.

"Bagi pengusaha ini ada kabar menyenangkan. Tentunya dengan masuknya investasi dengan mohon maaf segala keterbatasan APBN dan APBD, kita tentunya ini jadi kabar baik," kata Dandung.

Dandung pun berharap, investasi senilai USD 750 juta tersebut dapat memacu peningkatan aktivitas ekonomi di Tanah Air.

"Ketika meningkat tentunya bagi pengusaha ini adalah suatu opportunity untuk mendapatkan gain yang lebih besar. Dengan gain yang lebih besar, pajak yang bisa kita setorkan pada negara tentunya lebih besar juga," ujar dia.