Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Turun Tangan di Bisnis Baterai Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Sektor bisnis baterai menjadi salah satu yang diminati para investor saat ini. Sehingga pemerintah ikut turun tangan dalam bisnis pembuatan baterai dengan tujuan bisa memberikan nilai tambah bagi negara.

"Untuk baterai ini salah satu investasi strategis Indonesia. Banyak permintaan negosiasi yang butuh dinegosiasikan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam Keterangan Pers Kepala BKPM Tentang Investasi Baterai Listrik LG Energy Solution & Konsorsium BUMN, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dalam industri ini, pemerintah menginginkan pengolahan nikel ore yang menjadi bahan baku baterai diolah maksimal di Tanah Air. Bahlil ingin pengolahan nikel ore minimal 70 persen telah menjadi prekursor ketot dan baterai sel.

"Output dari ore nikel jadi purkesor ketot ini minimal 70 persen di Indonesia. Sehingga negara itu betul-betul mendapat multiplier effect sampai nilai tambahnya," kata dia.

Sebab, jika negara tidak ikut serta dalam bisnis ini dikhawatirkan tidak mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

"Kita tidak ingin lagi kalau B to B ini, rambu-rambu tidak diatur negara (tidak dijalankan) karena sudah banyak yang tidak kita pelajari," kata dia.

Maka, strategi yang digunakan mempersiapkan industri hilirnya terlebih dahulu. Bukan membuat smelter untuk mengolah nikel di hulu.

"Kita ubah, jadi bukan bangun smelter dulu tapi membangun baterainya dulu di Delta Mas, baru kemudian ditarik ke hulunya," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Strategi ini pun sangat memungkinkan keterlibatan pengusaha lokal dan UMKM untuk ikut terlibat. Sebab jika tidak ada peran pemerintah dalam proses ini keterlibatan pengusaha nasional, pengusaha daerah dan UMKM bisa terabaikan.

Termasuk juga dengan penggunaan tenaga kerja. Bahlil berjanji akan memastikan tenaga kerja yang ada di industri ini menyerap angkatan kerja nasional. Kecuali pegawai di level tertentu yang tidak bisa digantikan oleh orang Indonesia.

"Tenaga kerja dari dalam negeri kita maksimalkan kecuali di level manajerial atau teknisi yang tidak dimiliki Indonesia. Dan ini kita kunci lagi, nanti B to B itu mereka jalankan sendiri," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com