Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Capai 93 Persen

Penyerapan anggaran program Kementerian PUPR mencapai Rp 87,59 triliun hingga 31 Desember 2020.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Jan 2021, 12:00 WIB
Diterbitkan 01 Jan 2021, 12:00 WIB
FOTO: Konsumsi Baja Lesu Akibat Pandemi COVID-19
Suasana proyek pembangunan konstruksi LRT dan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mencatat, penyerapan anggaran program Kementerian PUPR mencapai Rp 87,59 triliun hingga 31 Desember 2020. Angka tersebut mencapai 93,06 persen dari total pagu anggaran 2020 yang sebesar Rp 94,12 triliun.

Menteri Basuki pun mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri Basuki dalam pernyataannya, Jumat (1/1/2020).

Dari total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 persen dengan serapan tenaga kerja sudah 100 persen.

Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat atau UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39 persen.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembelian Produk Rakyat

Pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km yang termasuk dalam cakupan program Padat Karya Tunai (PKT). (Dok Kementerian PUPR)
Pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km yang termasuk dalam cakupan program Padat Karya Tunai (PKT). (Dok Kementerian PUPR)

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp 200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp 3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton.

Selain itu juga pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp 122,7 miliar. Lalu, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester.

Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar.

Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya