Kementerian PUPR Target Lelang Dini Proyek Infrastruktur Rampung Maret 2021

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020.

Terdapat 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp 107,6 Triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status status 10 Januari 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.

Menurut Menteri Basuki, belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi COVID-19.

"Progres belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94 persen masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh," imbuhnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Ditambahkan Menteri Basuki, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur.

"Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan lebih tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara," serunya.

Dia pun mengingatkan untuk efisiensi proses lelang, jangan sampai ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali. Terutama untuk paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat agar biaya tidak semakin membesar.

"Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah," tegas Menteri Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya mengatakan, telah dilaksanakan proses seleksi dini (tender) yang dimulai sejak Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun.

"Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan. Dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada bulan Desember 2020," jelas Trisasongko.

Untuk selanjutnya, sebanyak 982 paket senilai Rp 12,5 triliun telah selesai tender dan siap untuk tandatangan kontrak pada 15 Januari 2021. "Penandatangan paket kontrak hasil tender tahun anggaran 2021 rencananya akan dilaksanakan serentak pada hari Jumat, 15 Januari 2021, yang dilaksanakan secara offline di auditorium Kementerian PUPR dan online di kantor Balai P2JK Provinsi," sambungnya.

Adapun untuk jadwal penyelesaian tender selanjutnya, yakni sebanyak 848 paket senilai Rp 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir Januari 2021. Sehingga total pada Januari 2021 sebanyak 2.039 paket senilai Rp 22,1 triliun dan 1.136 paket senilai Rp 16,5 triliun akan diselesaikan pada Februari 2021.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.