OJK Beberkan 5 Hambatan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Wimboh Santoso mengatakan, bukan perkara mudah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara cepat di Indonesia. Menyusul adanya lima hambatan besar yang mampu mencegat upaya tersebut.

Pertama, market share Ekonomi dan Keuangan Syariah relatif masih rendah. Dia mencatat, saat ini proporsi total aset keuangan syariah hanya mencapai 9,9 persen dari total keuangan konvensional.

Kedua, literasi keuangan syariah saat ini masih rendah. Sebab, indeks literasidan inklusi syariah masing-masing hanya sebesar 8,93 persen - 9,1 persen. Sementara tingkat literasi dan inklusi keuangan lembaga keuangan konvensional sudah mencapai 38,03 persen sampai 76,19 persen.

"Ini semua karena umat masyarakat syariah banyak yang berada di daerah. Mereka belum tersentuh edukasi dan literasi," katanya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).

Ketiga, diferensiasi model bisnis atau produk syariah masih terbatas. Seperti saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, surat berharga negara, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Sementara lembaga keuangan konvensional dinilai mempunyai produk yang lebih lengkap.

Keempat, adopsi teknologi belum memadai. Menurutnya, saat ini sejumlah lembaga keuangan syariah masih belum memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk memperkuat operasional bisnis. Alhasil, perlu integrasi teknologi keuangan syariah yang lebih mutakhir sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

"Kami mendorong agar produk dan teknologi konvensional dan syariah harus sama. Kita akan cari, apakah ada suatu birokrasi yang menghambat, setiap produk impact yang datang pertama pasti konvensional. Saya harap ini kedepan bisa site by site, beriringan," terangnya.

Kelima, Pemenuhan sumber daya manusia (SDM) belum optimal. Padahal, SDM dinilai seharusnya mampu untuk menguasai perkembangan teknologi untuk melahirkan berbagai inovasi.

Oleh karena itu, OJK meminta seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah untuk mau bekerja lebih keras dalam mencapai target yang ditentukan. Diantaranya dengan melahirkan sebanyak mungkin inovasi.

"Kita harus kerja secara extra, agar bisa menjawab tantangan itu, dengan ini inovasi kita akan tetap relevan dan harus kita jalankan lebih gencar lagi untuk mencapainya," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Wimboh Santoso memastikan lembaga keuangan syariah masih cukup tangguh di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, dia menyebut saat ini kinerja keuangan syariah lebih baik dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Menurutnya, kepastian ini terbukti dari capaian peningkatan di berbagai aspek. Mulai nilai aset, realisasi kredit, hingga likuiditas perbankan syariah yang masih terjaga dengan baik.

"Khusus keuangan syariah, Alhamdulillah tumbuhnya tetap tinggi. Kami sampaikan ini lebih baik daripada konvensional. Aset tumbuh cukup tinggi sebesar 21,48 persen dimana sebelumnya ialah 13,84 persen di tahun 2019," tuturnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).

Bos OJK ini mencatat, nominal aset lembaga keuangan syariah ini mencapai Rp 1.770,3 triliun. Rinciannya, aset perbankan syariah sebesar Rp 593,35 triliun, aset pasar modal syariah termasuk reksa dana sebesar Rp 1.063,81 triliun, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah sebesar Rp 113,16 triliun.

Bahkan, pembiayaan bank umum Syariah mencatatkan pertumbuhan 9,5 persen secara yoy. "Ini di tengah kontraksi kredit perbankan nasional sebesar -2,41 persen," terangnya.

Kemudian dalam paparannya, ketahanan perbankan juga cukup baik dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) mencapai 21,59 persen. Lalu, NPL (Non Performing Financing) gross sebesar 3,13 persen dan FDR (Financing to Deposit Ratio) sebesar 76,36 persen.

"Sehingga secara umum kondisi lembaga keuangan syariah masih terjaga dengan baik," ujar Wimboh mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Ma'ruf Amin mengakui bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Bahkan, persoalan ini muncul sebelum pandemi Covid-19 melanda tanah air.

"Harus diakui bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda kegiatan ekonomi umat masih tertinggal. Dengan kesenjangan (ekonomi) yang melebar," tuturnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).

Dia menyebut, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi di Indonesia selain dengan sistem ekonomi syariah. Mengingat sistem ekonomi ini diyakini mampu meningkatkan partisipasi umat dalam kegiatan ekonomi.

"Tidak ada jalan lain selain kita harus mampu melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (syariah)," terangnya.

Menurut Maruf, ini lantaran mayoritas penduduk Indonesia merupakan kaum muslim. Alhasil pasar ekonomi dan keuangan syariah di tanah air sangat seksi.

Maka dari itu, dia meminta upaya pengembangan ekonomi syariah dalam negeri bisa dilakukan secara optimal. Menyusul besarnya potensi pasar yang belum dimaksimalkan sampai saat ini

"Kegiatan ekonomi harus kita tambuhkan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Demikian pada gilirannya dapat mengurangi lebarnya kesenjangan di negara kita," tambahnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com