Tingkatkan Hunian Layak untuk MBR Jadi Fokus Kementerian PUPR hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jendral Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fitrah Nur mengatakan, di tahun 2020-2024 terjadi perubahan paradigma dalam bidang perumahan. Perubahan ini yakni Kementerian PUPR lebih memfokuskan untuk meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah layak.

“Di tahun 2020 sampai tahun 2024, ada perubahan paradigma bahwa kalau di tahun 2015-2019 itu adalah kebutuhan, tapi di tahun 2020-2024 ada perubahan paradigma untuk meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah layak,” kata Fitrah dalam Media Briefing Virtual: Satu Tahun Pandemi Rumah.com, Selasa (16/3/2021).

Fitrah menjelaskan, pada periode 2015 – 2019 program sejuta rumah itu ditarget 5 juta rumah. Namun diakhir tahun 2019 yang terpenuhi cuma 4,8 juta, dimana 928 ribu itu di danai melalui dana APBN dan sisanya didukung dari swasta dan pengembang.

Menurutnya kolaborasi antara Pemerintah khususnya Kementerian PUPR dengan swasta sangat penting dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jadi sangat tinggi peranan dari teman-teman dari pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah bgai Indonesia, karena kita tahu setiap tahun ada 700-800 keluarga baru yang membutuhkan rumah,” katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, di Kementerian PUPR itu ada stimulan rumah swadaya yang berfungsi membeirkan bantuan stimulant kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah. Pada tahun 2020 ada sekitar 229 ribu rumah, tapi ditahun 2021 ini turun karena adanya kebutuhan biaya untuk covid-19 menjadi 114 ribu, namun program ini tetap berlanjut.

“Kami ada strategi sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden di tahun 2015 waktu peresmian rumah susun di Mungaran untuk pekerja yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Kita lihat dikompoisisi ini peran pemerintah yang dibangun langsung itu hanya 20 persen,” katanya.

saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kendati begitu 30 persen lainnya bantuan pembiayaan berasal dari pengembang dengan bantuan subsidi dari pemerintah melalui KPR FLPP, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka. Sedangkan, 50 persennya itu kontribusinya berasal dari sektor swasta.

“Berarti peranan ini sangat besar kita tahu bahwa sektor properti ini turunannya banyak sekali ada 174 sektor yang ikut berkontribusi terhadap pembangunan properti. Kalau propertinya naik bisa dibilang bahwa hamir semua sektor itu baik, itu yang diharapkan Pemerintah,” katanya.

Demikian, untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpengahasilan rendah, Kementerian PUPR  bekerjasama dengan stakeholder lain. Salah satunya dengan Pemerintah daerah melalui inovasi “Sibaru”.

“Sibaru” merupakan sebagai bantuk kemudahan untuk akses bantuan perumahan yang dikelola oleh Ditjen Perumahan, untuk mempermudah penyaluran bantuan  dari Pemerintah pusat yang bisa diakses Pemerintah daerah untuk menyalurkan insentif untuk pengembang.

“ “Sibaru” sebagai  kemudahan untuk akses bantuan perumahan, sehingga pengembang-pegembang yang berminat untuk membangun rumah untuk masyaralat berpenghasilan rendah itu bis akita bantu dengan insentif, jadi mereka tidak perlu menganar proposal ke Kementerian PUPR,” pungkasnya.