Membedah Anggaran Alutsista di Kemenhan, Berapa Alokasi untuk Kapal Selam?

Liputan6.com, Jakarta Tenggelamnya KRI Nanggala 402 bersama 53 awak kapal yang gugur jadi pukulan telak bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto. Kejadian tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri.

Sebagai catatan, KRI Nanggala 402 telah memiliki riwayat panjang sejak dibuat galangan kapal Howaldt Deutsche Werke di Kiel, Jerman (Barat) pada 1981. Bersama KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402 jadi kapal selam paling senior milik TNI AL (Angkatan Laut).

Sejumlah kalangan pun berpendapat, pemerintah sebaiknya membeli alutsista baru alih-alih memakai anggaran untuk memelihara senjata yang telah usang.

Lantas, berapa sebenarnya anggaran yang diterima Kemenhan, khususnya untuk porsi pengadaan alutsista termasuk kapal selam?

Merujuk Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2021, Rabu (28/4/2021), Kementerian Pertahanan merupakan salah satu instansi yang diberi gelontoran anggaran terbesar.

Pagu anggaran Kemenhan pada 2021 ini mencapai Rp 136,995 triliun, naik dari realisasi 2020 yang sebesar Rp 117,909 triliun. Angka tersebut juga jadi belanja terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dibekali pagu tersebut, Kemenhan bertugas untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Salah satunya lewat dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,305 triliun.

Pada 2021 ini, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk modernisasi dan harwat alutsista, dimana TNI AL mendapat jatah terbesar dibanding TNI AD ataupun TNI AU.

Berikut rinciannya:

- TNI AD sebesar Rp 2,651 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp 1,236 triliun.

- TNI AL sebesar Rp 3,751 triliun, antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,281 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista.

- TNI AU sebesar Rp 1,193 triliun, antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7,004 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 memupuk dukungan kepada pemerintah untuk agenda modernisasi alutsista.

Sejumlah pengamat mengatakan langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung tugas pokok TNI menjaga wilayah kedaulatan Indonesia patut didukung.

Curie Maharani, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara mengapresiasi kebijakan Prabowo dalam menertibkan kerjasama-kerjasama pertahanan satu pintu lewat Kemhan. Ia mengatakan, Prabowo sudah berhasil menertibkan komunikasi dan prosesnya di bawah keamanan Kemhan.

Dan untuk memperlancar hubungan Indonesia dengan industri luar, ia mengatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan lewat diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo.

"Perkenalan ini bisa buka potensi kerja sama yang lebih luas lagi. Pak Prabowo harus tunjukkan Beliau punya pencapaian lebih dari pendahulunya. Kita harap Prabowo bisa mendobrak kesulitan pengadaan yang dialami pendahulunya," ujar Curie dalam diskusi virtual dengan tema Meninjau Diplomasi Pertahanan yang digelar Kajian Strategis Hubungan Internasional (KSHI), Sabtu (24/4/2021).

Sementara itu, pengamat pertahanan Universitas Paramadina Anton Aliabbas berpandangan bahwa insiden KRI Nanggala-402 baiknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereview rencana pembelian alutsista.

"Sehingga tidak hanya mementingkan kuantitas, tapi juga mempertimbangkan kualitas alutsista yang kita beli," ujarnya

"Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli alutsista apa, tapi standing kita beli alutsista yang battle proven untuk menghindari kejadian serupa yang dialami kapal selam TNI AL baru-baru ini," imbuh dia.

Ia pun menyatakan bahwa dirinya yakin jika Prabowo sudah punya agenda spesifik tertentu pada setiap kunjungan meski belum tentu efeknya bisa langsung.

Dalam kesempatan berbeda, pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati, menyarankan agar agenda evaluasi alutsista penting untuk didukung agar tak semakin banyak putra terbaik bangsa menjadi anumerta pada usia muda.

"Ini memang kecelakaan kapal selam pertama di Indonesia. Perlu ada evaluasi alutsista yang kita miliki, sistem perawatan (MRO)nya, berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya," ujarnya.

Susaningtyas melanjutkan bahwa evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan agar para perwira mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan juga teknologi alutsista yang mumpuni.

"Scholar Warrior (perwira/prajurit akademik) harus semakin banyak di TNI. Komandan KRI Nanggala Letkol TNI (laut) Heri Oktavian lulusan NTU Singapore dan Sesko-nya di Jerman. Sedih sekali harus jadi anumerta di usia muda," kata dia.