Realisasi Penyaluran Dana PEN Capai Rp 155,63 Triliun, Simak Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah konsisten mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan mencapai Rp 699,43 triliun. Anggaran ini diharapkan bisa menggerakan dunia usaha dan berdampak kepada penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah konsisten dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang justru meningkat dari tahun lalu, yang tahun ini Rp 699,43 triliun dan arahnya bagaimana menciptakan lapangan kerja dan dorong dunia usaha,” ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dalam dialog Kabar Penyerapan Dana PEN 2021, Kamis (6/5/2021).

Adapun hingga akhir April 2021, realisasi penyaluran PEN mencapai Rp 155,63 triliun. Realisasi anggaran ini telah mencapai 22,3 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp 699,43 triliun.

Rinciannya, realisasi untuk kesehatan sebesar Rp 21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 175,52 triliun, perlindungan sosial terealisasi Rp 49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp 150,88 triliun, program prioritas terealisasi Rp 18,98 triliun atau 15,3 persen dari pagu Rp 125,17 triliun.

Sementara itu, realisasi dari program dukungan UMKM dan korporasi adalah Rp 40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu Rp 191,13 triliun. Selanjutnya, untuk realisasi insentif usaha sebesar Rp 26,20 triliun atau 46,2 persen dari pagu Rp 56,72 triliun.

Dana PEN untuk perlindungan meliputi Program PKH sebesar Rp 13,72 triliun atau 47,8 persen, Kartu Sembako sebesar Rp 11,91 triliun atau 26,4 persen, BST sebesar Rp 11,11 triliun atau 92,6 persen dan BLT Desa sebesar Rp 1,78 triliun atau 12,4 persen.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, demi menjaga perekonomian nasional yang terkena imbas pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui perbankan.

Salah satu bank BUMN yang menjadi mitra penyalur program bantuan tersebut adalah Bank Mandiri. Total jenderal pemerintah menempatkan dana PEN senilai Rp15 triliun di Bank Mandiri. Dana tersebut dikelola dan ditempatkan dalam bentuk deposito dengan tenor 110 hari dan suku bunga sebesar 2,84 persen.

Bank berlogo pita kuning emas itu selanjutnya menyalurkan dana PEN ke sektor riil padat karya serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian dalam negeri.

Sampai akhir tahun 2020 penyaluran kredit PEN dari Bank Mandiri mencapai Rp 66,6 triliun. Atau me-leverage empat kali lipat dari penempatan dana pemerintah.

"Bank Mandiri berkomitmen kuat untuk memanfaatkan momentum dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Antara lain melalui, aktivitas penyaluran kredit PEN sebesar Rp 66,6 triliun kepada lebih dari 268.000 debitur," papar Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, dikutip Senin (12/4/2021).

Angka persis PEN Bank Mandiri mengalir ke 268.859 debitur. Dari jumlah itu mayoritas untuk sektor UMKM, yakni 265.520 debitur senilai Rp 42 triliun. Sisanya ke non UMKM sebanyak 3.339 debitur dengan nilai Rp 24,6 triliun.

Dari sisi sektor usaha, dana sebesar itu dibagi-bagi kepada beberapa sektor. Nilai terbesar yakni Rp 23,4 triliun atau 35 persen ke sektor perdagangan Lalu Rp 16,5 triliun ataun 25 persen ke sektor pengolahan, Rp 8,5 triliun atau 13 persen kepada sektor pertanian dan kehutanan, Rp 4,5 triliun (7 persen) untuk sektor konstruksi dan sisanya Rp 13,7 (20 persen) triliun untuk sektor lainnya.

Berdasarkan wilayahnya, kredit PEN dari Bank Mandiri paling banyak disalurkan ke wilayah Jawa yaitu mencapai Rp 42,9 triliun atau 64 persen dari total kredit PEN. Kredit itu mengalir kepada 162.948 debitur atau 61 persen dari total debitur. Menyusul wilayah Sumatera mencapai Rp 12,6 triliun (19 persen) kepada 57.210 debitur (21 persen).

Kemudian, Kalimantan mencapai Rp 4,7 triliun (7 persen) kepada 15.640 debitur (6 persen), Sulawesi dan Malulu mencapai Rp 3,6 triliun (5 persen) kepada 18.904 debitur (7 persen), Bali dan Nusra mencapai Rp 2,1 triliun (3 persen) kepada 11.168 debitur (4 persen), dan Papua mencapai Rp 800 miliar (1 persen) kepada 2.989 debitur (1 persen).