Kemenlu Diminta Lobi Arab Saudi Perlonggar Syarat Jenis Vaksin untuk Jemaah Haji

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir meminta bantuan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan diplomasi dengan Arab Saudi agar mau memberikan pelonggaran terkait penggunaan jenis vaksin Covid-19 untuk calon jamaah haji.

Sebab, keputusan pemerintah setempat yang hanya mengizinkan calon jamaah haji dengan telah disuntik empat jenis dari Eropa dan Amerika Serikat, yaitu Pfizer, Moderna, Johnson and Jhonson, dan AstraZeneca dinilai memberatkan sejumlah negara muslim, termasuk Indonesia.

"Kami harap ini (aturan jenis vaksin) bisa dikomunikasikan dengan Arab Saudi untuk mereka batasi jenis vaksin dari Amerika dan Eropa. Ini memberi kendala bagi negara-negara (muslim) terutama Indonesia yang jumlahnya jemaah hajinya terbesar," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Dia mengungkapkan, saat ini, Indonesia sendiri baru mempunyai satu jenis vaksin yang diprasyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk calon jamaah haji tahun ini, yakni AstraZeneca. Mengingat, jenis vaksin yang beredar di tanah air saat ini masih didominasi asal China.

"Pfizer itu kami belum punya. jonson and jonson bilang 2021 mereka belum punya suplai vaksin ke Indonesia baru mulai 2022," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Padahal, imbuh Basyir, syarat tersebut diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam waktu yang dekat dengan pelaksanaan musim ibadah haji tahun ini. Sehingga, sejumlah negara muslim termasuk Indonesia tidak dalam posisi diuntungkan atas kebijakan tersebut.

Maka dari itu, dia berharap proses diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI turut menekankan tingginya potensi jumlah calon jemaah haji tahun 2021. Mengingat, selama ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah jamaah haji terbesar.

"Sehingga vaksin-vaksin di Indonesia menjadi bagian dari vaksin diterima pemerintah Arab," tutupnya.