DPR Pertanyakan Anggaran Bappenas untuk Ibu Kota Baru yang Cuma Fokus di Komunikasi Publik

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Putri Anetta Komarudin mempertanyakan kelanjutan dari pemindahan ibu kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Alasannya, hingga saat ini belum ada publikasi hasil kajian soal ibu kota baru yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

"Sepanjang 2020 Bappenas telah melakukan studi, masterplan ibu kota negara, superhub transportasi dan kajian hukum, bisa disampaikan kepada kami pak hasilnya seperti apa? Atas hasil kajian tersebut, begaimana keberlanjutannya?," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Tak hanya itu, Putri juga menanyakan mengapa di 2022 anggaran ibu kota baru hanya difokuskan untuk membangun komunikasi publik. 

Kementerian PPN/Bappenas sendiri mengusulkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp 1,37 triliun di 2022. Angka ini turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp 1,39 triliun.

Sementara anggaran koordinasi pelaksanaan rencana pindah ke ibu kota baru sendiri dimasukan di dalam kelompok belanja barang yang besarannya mencapai 67,6 persen atau sebesar Rp 930,16 miliar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pemerintah tetap melanjutkan pemindahan Ibu Kota, meskipun pandemi Covid-19 belum selesai. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan menyisihkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru dalam APBN 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembangunan ibu kota baru sangat penting untuk memenuhi kebutuhan Indonesia di masa depan.

“Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," ujarnya dalam Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta Senin (31/5/2021).

Bendahara Negara itu melanjutkan, pembangunan ibu kota baru penting untuk mendukung upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian yang berada di non-Jawa, dan non-Jakarta sentris.

Meski begitu, ia tak menampik untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan ibu kota baru juga harus mempertimbangkan kemampuan daya dukung dari keuangan negara, apalagi saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk memulihkan perekonomin anasional.

“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsoldiasi fiskal,” jelasnya.

Dia melanjutkan pemerintah akan tetap melihat Covid-19 sebagai tantangan jangka pendek bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan menaruh kepentingan yang seimbang antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan menggunakan instrumen APBN untuk menghadapi pandemi covid-19.

“Peningkatan angagran untuk IKN dilakukan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sustainable terkait konoslidasi fiskal 2023, yakni rasio utang terkendali, spending better dan pembiayaan inovatif," pungkasnya.