Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid akan Jadi Nama Bandara di Blora

Liputan6.com, Jakarta Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah,  tengah dalam tahap pengembangan. Rencananya, bandara ini akan diberi nama Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Usulan penamaan Bandara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini diutarakan oleh Bupati Blora Arief Rokhman, saya setuju," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melansir laman Antara, Kamis (24/6/2021).

Terkait dengan penamaan bandara di Kabupaten Blora itu, Ganjar mendukung penuh usulan tersebut. Dikatakan juga bahwa pembebasan lahan yang dilakukan pemprov juga telah selesai.

"Dari Pemprov sudah beres, tinggal nunggu berita acara persiapan hibah. Jadi kami yang membebaskan sudah selesai semua kami biayai terus dihibahkan. Nah itu drafnya sudah ada tinggal saya teken saja," ujarnya.

Di sisi lain, Ganjar juga berterima kasih karena Bupati Blora bergerak cepat sehingga sudah ada dua maskapai penerbangan yang akan beroperasi di Bandara Ngloram.

"Kami siapkan biar nanti bisa segera kita uji coba untuk operasional seperti yang di Purbalingga dan Pak Bupati juga sudah mengambil inisiatif bekerja sama dengan beberapa Kabupaten Bojonegoro Tuban, Rembang, untuk bicara skema-skema pembiayaan, termasuk 'memanage' detilnya. Malah Pak Bupati sudah siapkan lebih operasional lagi, mudah-mudahan ini bisa segera jalan," katanya.

Saksikan Video Ini

Progres pembangunan Bandara Ngloram, saat ini telah mencapai 85 persen untuk terminal, sedangkan untuk aksesnya baru dimulai.

Kendati demikian, akses Bandara Ngloram diuntungkan karena dekat dengan stasiun kereta api.

"Kalau pembangunan terminal sudah 85 persen, jalan akses baru dimulai, tapi kan beruntung itu karena belakangnya ada stasiun sehingga nanti koneksinya ke kereta api," ujarnya.

Pengembangan Bandara Ngloram ditargetkan rampung pada 2021 sehingga diharapkan membuka aksesibilitas bagi daerah setempat dan sekitarnya serta mendongkrak perekonomian.

Bandara Ngloram, yang tidak aktif selama 34 tahun dan menjadi aset milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu kemudian dialihkan ke Kementerian Perhubungan pada 2018 untuk dijadikan bandara umum dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter.