Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Jadi Beban Industri, Inaplas Tolak Rencana Pajak Karbon di 2022

Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) menolak rencana pengenaan pajak karbon yang akan berlaku pada 2022 mendatang.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Agu 2021, 17:30 WIB

Diterbitkan 04 Agu 2021, 17:30 WIB

Hadapi Global Warming, Mesin Penghisap Emisi Karbon Kini Dibangun

Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) menolak rencana pengenaan pajak karbon yang akan berlaku pada 2022 mendatang.

Sekertaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, pengenaan pajak karbon akan membebani ongkos produksi industri mencapai USD 10 per ton dan memperburuk iklim usaha di Indonesia

“Di saat situasi pandemi ini yang serba sulit, pemerintah jangan lagi membebani sektor usaha dengan regulasi yang berat, karena beban pelaku usaha atas pengenaan pajak atas emisi karbon itu bakal memperburuk iklim usaha dan yang lebih ekstrim lagi akan terjadi banyak PHK,” ungkap Fajar di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya rencana pemerintah memungut pajak karbon sulit diwujudkan sejalan dengan masih belum meredanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya dunia usaha dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Efek ke dunia usaha pasti besar, karena pasti menambah beban produksi, yang ujungnya juga akan ditanggung masyarakat selaku konsumen. Sementara saat ini pandemi Covid-19, daya beli masyarakat menurun. Demikian juga dengan dunia usaha, semua sektor turun dan banyak perusahaan kinerjanya turun, meskipun itu perusahaan besar," paparnya.

Fajar mengatakan pajak karbon akan memberikan efek domino kepada sektor usaha lainnya, karena beban produksi yang berat, kita akan kebanjiran bahan impor, berdampak pada penurunan daya saing industri di tengah gempuran impor, selain tentunya memperburuk iklim investasi.

“Pajak karbon, tentu akan membuat produk impor semakin menguasai pasar domestik. Di mana negara industri kuat seperti China, Amerika Serikat, dan India tidak menerapkan kebijakan ini. Rencana penerapan pajak karbon ini ibaratnya membuat industri sudah jatuh tertimpa tangga," tukasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lakukan Inovasi

Hutan Bakau di Pesisir Marunda Memprihatinkan

Kondisi hutan bakau di pesisir kawasan Marunda, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Tutupan hutan tersebut berakibat bertambahnya emisi karbon dioksida hingga 4,69 kilo ton. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Lebih lanjut Fajar melihat sejumlah industri padat energi sudah mengupayakan aktivitasnya agar lebih ramah lingkungan.

“Industri sudah melakukan beberapa inovasi untuk proses produksi, bahan baku, dan penggunaan bahan bakar alternatif. sudah memanfaatkan limbah, demikian juga industri lainnya sudah melakukan efisiensi.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memungut pajak karbon yang akan diberlakukan mulai 2022 mendatang. Rencana tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan ini, menyebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Lanjutkan Membaca ↓