Jam Buka Perpusnas Batal Berubah karena Efisiensi Anggaran, Catat Jadwalnya

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa jam setelah merilis perubahan jam operasional akibat efisiensi anggaran, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) membatalkan pengumuman tersebut, Jumat, 7 Februari 2025. Ini ditetapkan setelah pemberitahuan yang dimaksud menimbulkan pro kontra di media sosial.

"Dengan ini kami beritahukan bahwa pengumuman (Jumat) pagi ini tentang rencana perubahan waktu layanan di Perpusnas DIRALAT dan dinyatakan tidak berlaku," kata mereka melalui unggahan Instagram Story, Jumat. "Waktu layanan kami akan mengikuti jadwal biasa."

Dengan demikian, jam buka Perpusnas ditetapkan, yakni Senin sampai Jumat adalah pukul 08.00--19.00 WIB. Perpustakaan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat itu juga akan buka pukul 09.00--16.00 WIB pada Sabtu dan Minggu.

Semula, Perpusnas berniat tutup sepenuhnya pada Minggu, Libur Nasional, dan Cuti Bersama, selain memangkas jam layanan mereka di hari-hari lain.  Penyesuaian yang telah dibatalkan itu semula direncanakan berlaku mulai Senin, 10 Februari 2025.

"Di sisi lain menyayangkan, tapi saya juga mau apresiasi transparansi Perpusnas tentang pengurangan jam operasional karena efisiensi anggaran," kata salah satu pengguna X. Serupa, ada juga warganet berkomentar, "Saya mengapresiasi Perpusnas membuat pengumuman jujur seperti ini. Semakin membuat rakyat mudah mengimajinasikan dampak langsung kengawuran efisiensi pada kehidupan nyata."

Di sisi lain, tidak sedikit pula ungkapan-ungkapan kontra, yang salah satunya berbunyi, "Udahlah literasi orang Indonesia rendah, perpustakaan terbatas, ini Perpusnas ikutan membatasi akses." "SERIUS NI PERPUSNAS IKUT NYUSAHIN KITA KEK GINI??!!!?" timpal yang pengguna lainnya.

Bulan lalu, E Aminudin Aziz resmi dilantik sebagai Kepala Perpusnas pada Selasa, 7 Januari 2025, di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kementerian Dikdasmen, Jakarta. Prosesi pelantikan dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti.

Amin menyebut, menurut laporan kanal Regional Liputan6.com, tugas dan fungsi Perpusnas sesuai regulasi adalah mengawal program literasi. Maka itu, pemahaman tentang perpustakaan sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi harus diperbarui.

"Perpustakaan tidak dapat lagi dimaknai sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi. Karena sejatinya sudah terjadi transformasi dari fungsi perpustakaan itu sendiri. Saat ini, fungsinya adalah sebagai wahana orang berpartisipasi mengembangkan kreativitasnya melalui fasilitas yang disediakan," jelasnya.

Dia menekankan, literasi masyarakat dapat ditingkatkan jadi lebih baik dengan dukungan fasilitas di perpustakaan, seperti naskah, koleksi, dan jejaring. "Oleh karena itu, saya sebagai kepala akan mengukuhkan program yang sudah diinisiasi 13 bulan terakhir, agar lebih terstruktur dan masif," tegasnya.

Pada 2024, terdapat tiga program prioritas yang digagas Amin saat menjabat sebagai Plt Kepala Perpusnas, yakni peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

Tidak hanya Perpusnas, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) jadi salah satu yang terdampak pemotongan anggaran. Dari Pagu 2025 yang disepakati Rp1,4 triliun, anggaran yang tersisa untuk kementerian di bawah pimpinan Menpar Widiyanti Putri Wardhana ini hanya sekitar 20--30 persen.

"Dari Rp1,4 (triliun) itu sekitar 80 persen ya. Jadi praktis kita kegiatan itu fokus ke fungsi utama kita. Di regulasi dan fasilitasi," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto seusai jumpa pers bulanan di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizky Handayani, menyatakan, dengan pemotongan anggaran, pihaknya bisa lebih berkonsentrasi pada proses evaluasi regulasi-regulasi yang ada untuk menjawab tantangan sektor pariwisata Indonesia ke depan, khususnya terkait masalah kebersihan dan keamanan. Sembari itu, mereka akan mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pengembangan legislasi.

Di sisi lain, pemotongan anggaran berdampak pada fungsi fasilitasi yang semestinya juga dijalankan kementerian. Karena itu, pihaknya menggencarkan koordinasi lintas kementerian/lembaga sambil berharap alokasi anggaran kementerian kembali seperti semula.

Rizky berkata, "Kita sih berharap (anggarannya kembali) karena fungsi fasilitasi juga penting. Seperti Bu Made tetap harus promosi nih karena kita tetap ditarget. Tapi, for the time being, kita konsentrasi untuk menyiapkan SOP biar ketika jalan, lebih terpola."

Lalu, apakah pemotongan anggaran tersebut menghambat promosi pariwisata Indonesia? Deputi Bidang Pemasaran, Ni Made Ayu Marthini menjawab, "Kalau promosi pariwisata kan multi stakeholders. Teman-teman industri, karena ini memang industri mereka, mereka selalu hadir, termasuk promosi digital. Sales mission maupun promosi untuk pameran tetap juga ada."

Made menyatakan bahwa pemerintah tetap mendukung rangkaian promosi yang sudah diagendakan meski anggaran dipotong. Misalnya, Travex di Johor, Malaysia, bulan lalu, dan ITB Berlin yang akan berlangsung pada 4--6 Maret 2025.

Menyiasati anggaran yang minim, Kemenpar meminta dukungan para pelaku industri untuk mewakili Indonesia di ajang tersebut secara langsung lewat skema kemitraan. Skema tersebut sebenarnya sudah berjalan lama, tapi akan semakin diintensifkan setelah pemerintahan Prabowo Subianto membuat kebijakan anggaran baru.