Presiden Jokowi Jabarkan 6 Fokus Utama Pemerintah dalam Kelola APBN 2022

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato di Rapat Paripurna DPR RI pada Senin 16 Agustus 2021. Pidato tersebut mengenai keterangan pemerintah atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya.

Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Fokus utama diperlukan untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi dari pandemi Covid-19

“Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” kata Jokowidikutip pada Selasa (17/8/2021).

Rincian dari 6 fokus utama kebijakan APBN 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

- Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

- Ketiga, memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

- Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

- Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

- Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil. “Serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” imbuhnya.

Dengan demikian, 6 fokus utama tersebut sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

“Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” pungkasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jokowi mengungkapkan, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur.

"Arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," jelas Jokowi dia.

Konsolidasi dan reformasi fiskal, harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Reformasi fiskal disebut harus terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

"Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil," kata Jokowi.