Menko Airlangga: KPK Sebut Kartu Prakerja jadi Best Practice Program Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal. Terbaru, program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka dengan target 800.000 penerima pelatihan dari seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima. Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan.

"Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan," dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Kamis (19/8/2021).

Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya. Kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional.

Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada tahun 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPTBP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.