Tekan Pengangguran, Komisi V DPR Ingin Pemerintah Maksimalkan Padat Karya

Liputan6.com, Jakarta Komisi V DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk tiga kementerian dan dua lembaga negara mitra kerja di 2022.

Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa PDTT. Sedangkan dua lembaga negara yaitu BMKG dan Basarnas.

Kendati begitu, dua anggota Komisi V dari fraksi berbeda turut memberi catatan dalam persetujuannya. Keduanya sama-sama menekankan agar instansi pemerintah yang jadi mitra kerja Komisi V memprioritaskan program padat karya di 2022.

Seperti diutarakan anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem, Soehartono yang menilai program padat karya bisa menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tahun depan.

"Pada prinsipnya setuju, tetapi saya menghimbau kepada bapak Menteri dan ibu untuk memprioritaskan padat karya, karena rakyat ini kehilangan mata pencaharian. Ini lebih dari melarat, sangat menderita," ungkapnya, Senin (6/9/2021).

Catatan serupa diberikan anggota Komisi V dari Fraksi PAN, A Bakri HM, yang mengatakan pemerintah khususnya Kementerian PUPR benar-benar perlu memantau pelaksanaan program padat karya tunai di 2022.

"Ini pak Menteri PUPR khususnya, karena kita tahu di tahun 2022 ada lebih Rp 13 triliun padat karya dialokasikan bermacam-macam, mohon betul-betul itu pengawasannya tepat, sehingga bisa membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, realisasi anggaran program Padat Karya di 2021 mencapai Rp 1,20 triliun hingga 28 Agustus 2021. Jumlah tersebut setara 42,55 persen dari total pagu yang tercatat Rp 2,82 triliun.

Untuk realisasi tenaga kerja program padat karya tersebut sebanyak 7.692 orang. "Sementara realisasi biaya upah sudah tersalurkan kepada masyarakat sebesar Rp23,49 miliar," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Program padat karya tahun ini sendiri ditargetkan menyerap sebanyak 13.315 tenaga kerja. Sehingga, Ditjen Hubdat telah memperluas cakupan wilayah program tersebut di banyak provinsi.

"Terkait program pendukung padat karya Perhubungan Darat tahun 2021, di targetkan dilaksanakan di 33 provinsi, 341 kabupaten/kota, dan 631 desa," terangnya.