Ramai-ramai Komitmen Rehabilitasi Mangrove dengan Teken Perjanjian Kerja Sama

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mempercepat pelaksanaan implementasi rehabilitasi mangrove dengan beberapa pihak.

Pihak dimaksud, yakni Kementerian LHK, KKP, PT Pelabuhan Indonesia I hingga IV, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) 

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan secara daring dan luring pada Kamis (22/09/2021).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti yang hadir secara daring menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat segera dilaksanakan program rehabilitasi sebagai tindak lanjut kerja sama ini. 

Ia menegaskan bahwa program tidak hanya menanam saja, tetapi juga mendorong masyarakat agar dapat dilibatkan dalam proses penanaman dan juga dalam proses pemeliharaannya sehingga benefitnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih optimal lagi, 

Selain itu, rencana ke depan adalah meluncurkan pilot project program rehabilitasi mangrove melalui program TJSL/CSR ini di Indramayu pada minggu pertama bulan Oktober.

“Selanjutnya kami mengundang dan menginformasikan perjanjian kerja sama kepada mitra-mitra lain sehingga dukungan dari berbagai pihak terus bertambah dan berdampak pada perbaikan kehidupan masyarakat pesisir, juga lingkungan,” jelas Nani, Kamis (23/09/2021).

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim Kus Prisetiahadi mengatakan bahwa program ini menjadi perwujudan dari arahan presiden pada pertemuan Leader’s Summit on Climate pada April 2021. 

Tak hanya itu, telah dinyatakan juga pada pertemuan tersebut bahwa Indonesia sedang melakukan rehabilitasi Mangrove seluas 620.000 ha hingga 2024 mendatang. Pelaksanaan ini dinilai menjadi program rehabilitasi terbesar di dunia.

“Sebelumnya kita hanya mengandalkan partisipasi kementerian dan daerah, sekarang kita akan mengembangkan partisipasi dari swasta dari berbagai sektor dan asosiasi, karena tanpa melibatkan stakeholders lainnya, kita akan sulit untuk mencapai tujuan,” tambahnya.

Melihat respons dan perumusan tersebut, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK  Sri Handayaningsih menyampaikan apresiasi terhadap upaya mempercepat upaya pemerintah untuk merehabilitasi mangrove. 

“Mangrove ke depannya memiliki skema untuk mempercepat NDC, untuk mengurangi emisi karbon, dan mangrove salah satu yang paling besar menyumbang pelepasan emisi karbon,” 

Pihak-pihak lain yang terlibat juga memberikan dukungan secara penuh untuk mendorong percepatan dari pelaksanaan rehabilitasi. Penandatanganan melalui kesepakatan ini sebelumnya sudah dilakukan secara daring pada 10 Agustus 2021

Harapannya melalui dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, program rehabilitasi mangrove dapat lebih cepat terlaksana.

Reporter: Caroline Saskia