Wamen BUMN: Butuh Investasi Besar untuk Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu tantangan mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia adalah pendanaan. Wakil Menteri BUMN I, Pahala N Mansury mengatakan bahwa mengatakan bahwa perlu dukungan semua pihak agar target transisi energi di 2030 bisa tercapai.

"Tantangannya adalah perlunya transisi energi dengan memungkinkan pendanaan untuk memungkinkan energi transisi sesuatu bank dunia yang mengharuskan kita melakukan yang terbaik," kata Pahala N Mansury dalam Impact Investing Forum, Senin (1/11/2021).

Pahala mengatakan, akselerasi untuk menuju transisi energi membutuhkan banyak hal. Salah satunya memungkinkan adanya investasi untuk membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

"Jadi apa yang dibutuhkan multi level, akankah pembangkit listrik perusahaan yang sudah ada dapat mempercepat penemuan baru dan terbarukan yang membutuhkan waktu yang lebih rendah," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Australia sangat mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor energi terkait perubahan iklim. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison di Roma, Italia.

"Terkait pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, yang antara lain membahas tentang energi dan perubahan iklim, ini disepakati Australia mendukung kebijakan di sektor energi (Indonesia), dan transisi dari pada energi itu sendiri," ujar Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

Airlangga mengatakan transisi energi ini harus diikuti dengan pembiayaan maupun investasi terkait dengan iklim. Selain itu, kata dia, teknologi yang tersedia juga harus terjangkau agar bisa mendorong percepatan dari pada energi hijau.

Adapun selain tentang energi, pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Australia juga menyepakati bahwa ekonomi digital akan dibahas dan diangkat dalam forum G20 mendatang di Indonesia.

Pembahasan ekonomi digital diperlukan agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dengan sektor konvensional, terutama dari segi platform digital.

"Diharapkan bahwa bullying di media, tentu saja akan diatur oleh para platform secara bertanggung jawab dan sinkron," ujarnya.