Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Realisasi Utang Pemerintah Turun Rp 300 Triliun dari Rencana Awal

Secara umum kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang tunai telah terpenuhi sesuai rencana.

oleh Tira Santia diperbarui 13 Des 2021, 16:00 WIB

Diterbitkan 13 Des 2021, 16:00 WIB

Protes Utang Negara, Mahasiswa Bakar Ban di Depan Istana

Mahasiswa gabungan se-Jabodetabek saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Dalam aksinya mereka mengecam pemerintah Jokowi atas hutang negara yang melonjak, politik dagang sapi, diskon pajak 300 persen, dan krisis penegakan HAM. (merdeka.com/Iqbal S. Nugro

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi utang tunai pemerintah di 2021 lebih rendah dari rencana awal. Hal ini terjadi karena realisasi utang hingga awal Desember 2021 juga lebih rendah dari target.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir menjelaskan, realisasi utang 2021 lebih rendah dari rencana awal.

"Sampai dengan 7 Desember sudah 88,3 persen dari outlook (Rp 1.186,2 triliun), di mana outlook itu sendiri sudah jauh lebih rendah daripada APBN 2021,” kata Riko dalam Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2022, Senin (13/12/2021).

Secara umum kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang tunai telah terpenuhi sesuai rencana, baik dari sisi penarikan pinjaman maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Diantaranya, realisasi penerbitan SBN sebesar Rp 1.144,6 triliun termasuk penerbitan SKB III tahap I sebesar Rp 58 triliun di akhir November. Kemudian, realisasi SBN domestik sebesar Rp 982,6 triliun dan SBN Valas Rp 158 triliun.

Sehingga, pinjaman program telah terealisasi 100 persen sesuai dengan target outlook sebesar USD 2,9 miliar atau setara Rp 41,6 triliun.

Demikian, Riko menegaskan, sisa pengadaan utang tunai sebesar Rp 157 triliun akan dipenuhi dari penerbitan SBN (SKB III) sesuai strategi optimalisasi kebutuhan kas dan koordinasi dengan Bank Indonesia.

“Sisa pengadaan utang tunai adalah tinggal melaksanakan penerbitan SKB III sebesar Rp 157 triliun yang akan kita lakukan pada akhir tahun ini. Sehingga sampai dengan akhir 2021 realisasi utang akan berkurang secara signifikan kira-kira di kisaran Rp 300 triliun dari rencana awal,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengelolaan Pinjaman

Mahasiswa gabungan se-Jabodetabek membakar ban bekas saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Dalam aksi ini sempat terjadi aksi saling dorong dengan pihak kepolisian. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Terkait pengelolaan portofolio pinjaman, Riko mengatakan, fleksibilitas pengadaan pinjaman tunai ditujukan untuk mendukung pembiayaan utang dengan tetap memperhatikan pengelolaan portofolio melalui strategi konversi.

Misalnya untuk pinjaman tunai 2021 sebesar USD 2,92 miliar merupakan dukungan pembiayaan dari para Development Partner baik bilateral maupun multilateral yang digunakan sebagai general financing selama tahun 2021, termasuk untuk penanganan pandemic covid-19.

Dimana konversi pinjaman menjadi bagian strategi pengelolaan pinjaman yang bertujuan untuk mengelola portofolio utang valas Pemerintah dan menurunkan risiko fluktuasi pembayaran bunga utang.

Lanjutkan Membaca ↓