Rupiah Berpotensi Melemah pada Kamis 17 Maret 2022

Liputan6.com, Jakarta - Rupiah ditutup menguat pada perdagangan Rabu sore, 16 Maret 2022 setelah sempat naik 25 poin ke level Rp 14.311 dari posisi sebelumnya Rp 14.326. Penguatan rupiah dipicu investor menanti keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (the Fed).

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi menuturkan, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi pada perdagangan Kamis, 17 Maret 2022. Akan tetapi, rupiah berpeluang melemah direntang 14.290-14.350 per dolar AS.. 

Terkait perdagangan rupiah pada Rabu pekan ini, Ibrahim menuturkan, indeks dolar AS pulih setelah jatuh pada Selasa karena investor menunggu keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS.

Kemudian sentimen lainnya dipicu harga minyak yang bergejolak dan pasar bergulat dengan pentingnya pembicaraan antara Rusia dan Ukraina serta  melonjaknya jumlah kasus COVID-19 di China mengakibatkan penguncian COVID sehingga  akan menghambat pertumbuhan ekonomi di China.

Minyak mentah berjangka Brent turun sebanyak 8 persen setelah kekhawatiran atas pasokan mereda oleh pembicaraan gencatan senjata Ukraina yang sedang berlangsung.

Meningkatnya kasus COVID-19 di China menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan permintaan minyak yang lebih sedikit.

"Mata uang utama relatif stabil karena pasar menunggu untuk mendengar pada Rabu nada komentar Federal Reserve AS tentang kebijakan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Pedagang ingin melihat apakah The Fed memberikan petunjuk tentang seberapa cepat akan menaikkan suku bunga lagi setelah mencapai kenaikan seperempat poin yang mereka harapkan akan diumumkan pada Rabu,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (16/3/2022).

Pernyataan kebijakan dan proyeksi ekonomi The Fed akan dirilis pada pukul 2 siang. EDT (1800 GMT) dan akan dilanjutkan dengan konferensi pers. Upaya bank sentral untuk menurunkan lonjakan inflasi tanpa memicu resesi ditantang lebih lanjut oleh dampak perang Ukraina.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan pada Selasa, 15 Maret 2022, Kiev  siap menerima jaminan keamanan yang menghentikan tujuan jangka panjangnya dari keanggotaan aliansi NATO, yang ditentang Moskow. Pembicaraan damai dengan Rusia, melalui tautan video, dilanjutkan pada Selasa, pertama kali putaran pembicaraan berlangsung pada hari kedua.

"Kenaikan dolar sejak Mei tahun lalu membuat nada komentar Fed pada Rabu lebih penting. Keuntungannya baru-baru ini datang pada status safe haven selama perang Ukraina dan ekspektasi bahwa suku bunga AS akan naik lebih cepat daripada suku bunga pada mata uang lainnya. Bank of Japan, misalnya, diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga saat rapat pada Jumat," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dari sentimen internal. Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp3,28 triliun setelah 75 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Rabu (16/3/2022), terdapat 23.633 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 26.672 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022.

Total nilai harta bersih yang dilaporkan para peserta sejauh ini telah mencapai Rp31,75 triliun. Jika dihitung, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta itu berkisar Rp1,34 miliar, tetapi nilai harta tersebut tentu akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak.

Perolehan PPh itu mencapai 10,35 persen dari nilai harta seluruh peserta. Terdapat berbagai tarif PPh bagi peserta PPS yang sering disebut 'tax amnesty jilid II'—bergantung kepada jenis program yang diikuti. Aset para peserta PPS terdiri dari Rp27,7 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi, mencakup 87,3 persen dari total harta. Lalu, terdapat Rp1,46 triliun deklarasi luar negeri atau 6,4 persen dari total aset.

Adapun, total dana yang diinvestasikan peserta PPS tercatat senilai Rp1,98 triliun. Jumlah itu mencakup sekitar 6,3 persen dari total nilai harta bersih.

Peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di surat berharga negara (SBN) atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan (EBT).