SMF Ajak BP Tapera hingga BPD Genjot Pembiayaan KPR di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan pembiayaan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengajak seluruh pemangku kepentingan mengembangkan ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Pemangku kepentingan itu antara lain Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), seluruh penyalur KPR termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemerintah Daerah bersinergi 

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo melalui siaran persnya yang diterima Liputan6.com, Kamis, (31/3/2022).

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan.

Sebagai  Special Mission Vehicle Pemerintah, SMF mempunyai komitmen yang kuat untuk aktif mendukung percepatan PEN khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia.

"Pemerintah telah mendukung kami dengan perluasan mandat maupun pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung Program KPR FLPP. Kami berupaya menyalurkan pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, sehingga impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,” kata Ananta.

Dalam rangka mengoptimalkan peran SMF sebagai fiscal tools, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PNM 2021 kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP.

Dana PMN tersebut kemudian dicampur dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, untuk dipakai mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Ananta.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan Pemerintah melalui program KPR FLPP menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun pada  2022.

Rionald mengatakan sejak 2010 hingga 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

Rionald menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak. Dia berharap pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah di seluruh wilayah di Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak.

"Sinergi antara Pemerintah, Bank, dan SMF perlu di perkuat. Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah diharapkan bisa menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,” kata Rionald.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahun.

Menurut dia, masih ada pekerjaan rumah untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru mencapai sebanyak 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

Untuk itu, BPD diharapkan dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder dalam mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD mencapai sebanyak 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 Triliun. Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021.

"Peningkatan kapasitas BPD perlu dimaksimalkan. Dengan potensi sektor properti yang mampu menggerakkan 174 sektor lain, peningkatan kapasitas pembiayaan BPD tentu akan menggerakkan roda pemulihan ekonomi, terutama di tingkat daerah,” kata Herry.

Analis Eksekutif Senior Deputi Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jasa Keuangan, Roberto Akyuwen mengatakan hingga Januari 2022 fungsi intermediasi BPD semakin positif dengan pertumbungan kredit 5,15 persen (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut juga didukung oleh pertumbuhan DPK sebesar 12,50 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Asbanda, Wimran Ismaun mengatakan bahwa kesiapan Asbanda untuk bersinergi antar lembaga sejalan dengan Program Transformasi BPD khususnya dalam hal peningkatan layanan.

Asbanda saat ini tengah berupaya meningkatkan hubungan dengan lembaga-lembaga serta pihak-pihak terkait yang bisa mendukung bisnis dan layanan BPD seluruh Indonesia, salah satunya bekerjasama dengan SMF baik dalam layanan produk pembiayaan maupun penyelenggaraan forum atau workshop.

"BPD Community dibentuk untuk mendukung kolaborasi dan sinergi BPD seluruh Indonesia , sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang berkelanjutan," kata Wimran.

BPD Community ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan program layanan berbasis teknologi informasi digital dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi BPD seluruh Indonesia. Dalam kegiatan BPD Gathering di Bali, pihaknya melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara SMF, BP Tapera, Asbanda serta BPD untuk mendorong akselerasi peningkatan kapasitas pembiayaan perumahan.

Ananta mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya SMF bersama stakeholder perumahan dalam upaya mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan dan belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pembiayaan perumahan.

“Sinergi ini diharapkan bisa memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya, khususnya di masa pandemi masih bergulir,” kata Ananta.

Reporter: Elizabeth Brahmana