Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Naikan Harga Pertalite, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah

Pemerintah terus menggaungkan rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90)

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 15 Apr 2022, 10:00 WIB

Diterbitkan 15 Apr 2022, 10:00 WIB

Pengendara motor seusai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kelapa Dua, Jakarta , Kamis (14/4/2022). Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Hal ini menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggaungkan rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90). Pasalnya, harga minyak dunia terus melonjak, sementara pemerintah tetap menanggung subsidi tak sedikit untuk Pertalite yang jadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Menanggapi wacana tersebut, PT Pertamina (Persero) belum bisa memastikan kenaikan tarif tersebut, dan masih menunggu arahan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kebijakan penyesuaian harga BBM maupun LPG bersubsidi kewenangannya ada di pemerintah. Kami dari operator tentunya menunggu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sekaligus SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting kepada Liputan6.com, Kamis (14/4/2022).

Irto mengatakan, Pertamina pun belum bisa menghitung secara pasti harga jual Pertalite nantinya bakal naik hingga seberapa besar. "Kalau untuk itu pastikan ke Kementerian (ESDM) aja," imbuhnya.

Liputan6.com sudah coba mengkonfirmasi isu ini kepada Kementerian ESDM, dalam hal ini Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji. Namun yang bersangkutan belum bisa memberi jawaban hingga berita ini tayang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut adanya rencana kenaikan harga Pertalite. Itu disuarakannya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022) kemarin.

Arifin menyatakan, pemerintah dalam jangka menengah panjang akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah panjang akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti," ungkapnya.

Waspada, Kenaikan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Bakal Sulut Inflasi

Konsumen mengisi bensin secara mandiri (self service) di SPBU Kelapa Dua, Jakarta , Kamis (14/4/2022). Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Hal ini menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik di tahun ini.

Sebab, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut akan menyulut inflasi. Mengingat, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG 3 Kg cukup dominan di Indonesia.

"Kalau benar diterapkan keputusan itu akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (14/4).

Selain menyulut inflasi, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah terbebani akibat kenaikan sembako.

"Daya beli masyarat akan semakin merosot dan beban rakyat miskin makin bertambah berat," tekannya.

Maka dari itu, Fahmy meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM subsidi hingga tarif listrik di tahun ini. Menyusul, terdapat sejumlah buruk yang ditimbulkan bagi perekonomian masyarakat.

"Kalau mau menerapkan keputusan itu sebaiknya jangan tahun ini. Pertimbangannya, harga-harga kebutuhan pokok saat ini sudah naik," tandasnya.

Harga Pertalite dan Tarif Listrik Bakal Naik, YLKI: Ini Kekerasan Ekonomi

Pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kelapa Dua, Jakarta , Kamis (14/4/2022). Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Hal ini menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite serta Solar. Ini merupakan langkah strategis agar keuangan negara tidak terlalu berat.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana kenaikan tarif listrik dan harga pertalite ini bukan langkah yang tepat dan harus ditolak.

"Karena hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara, pada warga negaranya," ujarnya dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Kamis (14/4/2022).

Beban Masyarakat

20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta

Petugas mengisi BBM pada sebuah mobil di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (1/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tulus melanjutkan, naiknya tarif listrik dan pertalite bisa membebani ekonomi masyarakat.

"Jika hal itu dilakukan akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat, yang saat ini dihantam oleh berbagai kenaikan, khususnya kenaikan bahan pangan, gas elpiji non PSO, BBM, PPN, dan lain-lain," jelasnya.

Ia pun menyerukan agar Pemerintah menemukan jalan keluar dari masalah tarif listrik dan harga pertalite.

"Pemerintah harus mencari jalan keluar yang lebih bijak dan cerdas, jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif/harga," pungkas Tulus.

Lanjutkan Membaca ↓