Realisasi Investasi Capai Rp 282,4 Triliun di Kuartal I 2022

Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 282,4 triliun hingga kuartal I 2022. Angka ini naik 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen secara tahunan (yoy).

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Apr 2022, 15:29 WIB
Diterbitkan 27 Apr 2022, 15:12 WIB
Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 282,4 triliun hingga kuartal I 2022. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 282,4 triliun hingga kuartal I 2022. Angka realisasi investasi ini naik 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen secara tahunan (yoy) tetapi masih jauh dari target 2022 yang sebesar Rp 1.200 triliun. 

"Realisasi investasi kita di kuartal pertama sebesar Rp 282,4 triliun," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (27/4//2022).

Berdasarkan komposisinya, total penanaman modal dari luar negeri (PMA) sebesar Rp 147,2 triliun atau 52,1 persen. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 135,2 triliun atau 47,9 persen.

"Ini tolong dicatat buat modal dari asing dan luar negeri sudah mulai nyaman dan yakin terhadap stabilitas regulasi dan kebijakan negara dalam mendorong masuknya investasi ke Indonesia," kata Bahlil.

Hal ini merujuk pada pertumbuhan PMA yang mencapai 31,8 persen jika dibandingkan tahun lalu dan 20,5 persen berdasarkan qtq. Sedangkan peningkatan nilai investasi tumbuh 25,1 persen (yoy) dan 13,3 persen (qtq) di waktu yang sama.

Berdasarkan wilayah tujuan, investasi yang masuk luar Jawa mengalami peningkatan hingga 30 persen (yoy), yakni sebesar Rp 148,7 triliun. Sedangkan untuk di pulau jawa sebesar Rp 133,7 triliun, naik 26,9 persen (yoy).

"Jadi ini sama-sama tumbuh, ini yang kita inginkan," kata dia.

Dari total investasi Rp 282,4 triliun, Bahlil mengatakan ada 319.013 penyerapan tenaga kerja langsung. Artinya jika dihitung dampak secara tidak langsungnya, ada lebih dari 1 juta pekerja yang terserap atau mendapatkan pekerjaan.

"Investasi di sektor manufaktur, padat karya dan teknologi tinggi. Ini rekor tertinggi 10 tahun terakhir," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jokowi Todong Bahlil Lahadalia Target Investasi Rp 1.400 Triliun di 2023

Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp 1.099,8 triliun menjadi Rp 1.400 triliun.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp 1.099,8 triliun menjadi Rp 1.400 triliun.

“Dalam RPJM kita untuk 2023 itu (target investasi) Rp 1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi di tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target R 1.200 triliun. Bahkan untuk tahun 2023 Bappenas memberikan targetnya sekitar Rp 1.400 triliun,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Menurut Bahlil, pihaknya benar-benar dipacu untuk mendorong investasi dan tidak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan acuan. Untuk mencapai target tersebut, di Kementerian investasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Dengan pola, kita kalau investasinya diatas Rp 1 triliun kita memutuskan seluruh perizinannya Pemerintah yang handle yang mengacu pada hilirisasi. Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar,” ujarnya.

 

Model Perizinan Berbasis Online Single Submission

Lebih lanjut, Bahlil menyebut penyebab realisasi investasi Indonesia tidak cepat keluar, karena Indonesia belum konsisten. Misalnya, apa yang telah diputuskan Menteri turunan ke Dirjennya tidak sama, begitupun seterusnya ketika diputuskan oleh Dirjen, maka turunan ke eselon 2 menjadi beda lagi.

“Apalagi tanpa eselon. Ini sebenarnya kalau mampu kita luruskan baik, saya pikir percepatan itu bisa kita lakukan,” ucapnya.

Model perizinan sekarang sudah berbasis Online Single Submission (OSS) dan sudah ada 18 Kementerian Lembaga yang terfokus di Kementerian Investasi. Namun, untuk urusan notifikasi teknisnya tetap masih ada pada Kementerian investasi.

“Kadang-kadang ini menjadi persoalan, memang UU Ciptakerja ini dari UU mata air menjadi air mata, yang dulunya banyak meja dilalui sekarang tidak dilalui, bahkan Menteri tidak Penting lagi. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kolektif kita semua,” ungkap Bahlil.

Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya