Menteri Tjahjo Desak Wali Kota Seluruh Indonesia Bawa Pemerintahan ke Arah Digital

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh wali kota se-Indonesia. Dia menyerukan, seluruh wali kota sebagai pimpinan daerah harus bisa membawa birokrasi pemerintah daerah ke arah digital.

Pesan itu disampaikan Menteri Tjahjo saat membuka Expo Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2022, di Bandar Lampung, Jumat (27/5/2022).

"Kepala daerah bertugas mempercepat transformasi dari pemerintahan yang tradisional ke pemerintahan digital dan melakukan perubahan kepemimpinan digital," ungkap Menteri Tjahjo.

Kepemimpinan modern ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pihak lain, menjaga agar tetap terkoneksi dan terlibat, serta menjaga kesatuan organisasi. Setiap wali kota juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dengan pendekatan digital.

Tjahjo mengingatkan, presiden dan wakil presiden sudah menetapkan visi, misi, dan lima prioritas pembangunan 2019-2024, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Kepala daerah dituntut untuk mendukung, menjabarkan, membuat terobosan, dan melaksanakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target-target pembangunan," jelas Menteri Tjahjo.

Perlu disadari, membangun birokrasi yang dinamis tidak bisa dilakukan satu arah. Peran APEKSI yang didalamnya terkait dengan pemerintahan, birokrasi, aparatur sipil negara (ASN) dan juga masyarakat, memiliki peran sangat penting dalam membangkitkan ekonomi dengan membangun kolaborasi terukur dan konsolidatif dengan berbagai pihak. Dengan kolaborasi, percepatan pemulihan ekonomi lebih terarah dan lebih cepat tercapai.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tidak lupa, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengingatkan perihal empat tantangan bangsa. Tantangan tersebut adalah korupsi, bencana alam, radikalisme terorisme, dan penyalahgunaan obat terlarang.

Menurut dia, PNS harus berhati-hati terhadap penggunaan narkotika. Tindakan tegas pun disiapkan jika ada ASN terlibat barang terlarang itu.

"Kalau ada ASN yang tertangkap tangan dia pengguna narkoba langsung di nonjobkan dan direhabilitasi. Tapi kalau dia pengedar mohon maaf, dipecat saja," tegas Menteri Tjahjo.

Kepemimpinan wali kota juga diharapkan berdasar pada nilai Ber-AKHLAK dan empoleyer branding Bangga Melayani Bangsa. Presiden menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

"Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh ASN, dan menjadi dasar bangunan dari budaya kerja ASN," tegas Menteri Tjahjo.

Sebelumnya, Kota Mojokerto, Jawa Timur menjadi kota ke-55 di Indonesia yang mempunyai Mal Pelayanan Publik (MMP). MPP Kota Mojokerto itu diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

"Kami mendorong percepatan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi. Ini sudah mampu diwujudkan oleh ibu Wali Kota Mojokerto. Kami bangga, kami mengapresiasi. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kota-kota lain di Jawa Timur," ujar Tjahjo usai peresmian MPP Gajah Mada di Kota Mojokerto, Selasa (22/3/2022), dilansir dari Antara.

Ia mengatakan Kota Mojokerto menjadi kota ke-11 di Jawa Timur yang memiliki mal pelayanan publik atau MPP. Jika di seluruh Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota yang terintegrasi layanan publik, pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan ada kepastian waktu serta kepastian membayar atau tidak.

"Saya titip teman-teman media juga memonitor, kalau masih ada pungutan liar, masih ada penambahan layanan publik sampaikan kepada Ibu Wali Kota Mojokerto. Mojokerto ini jangan dilihat dari kota kecilnya, tapi kota kecil yang punya prospek ke depan sebagai kota yang harus menjadi kota cerdas," katanya.

Ia mengucapkan selamat kepada Kota Mojokerto yang sudah memiliki mal pelayanan publik karena daerah yang belum memiliki akan terus dipacu dan akan dilakukan monitoring oleh Deputi Pelayanan Publik.

Menurut Tjahjo Kumolo, tidak harus gedung baru untuk membuat mal pelayanan publik, tetapi bisa meminjam gedung untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat.

"Masyarakat datang selesai di situ. Jadi, kemudahan dan percepatan itu yang ingin kami wujudkan kepada masyarakat, khususnya di Kota Mojokerto dan seluruh masyarakat di Indonesia ingin kepastian, kecepatan dan layanan yang terintegrasi. Kalau bayar ya bayar, berapa harus bayar? Berapa jam selesai? Jangan nanti, nanti," ujarnya.