Negara G20 Bentuk Dana Darurat Penanganan Pandemi, Indonesia Donasi Rp 741,82 Miliar

Pemerintah Indonesia mendonasikan dana sebesar USD 50 juta atau setara Rp 741,82 miliar untuk pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).

oleh Tira Santia diperbarui 22 Jun 2022, 10:30 WIB
Diterbitkan 22 Jun 2022, 10:30 WIB
Jakarta Menuju Kenormalan Baru
Indonesia menjadi salah satu negara G20 yang mendukung pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia mendonasikan dana sebesar USD 50 juta atau setara Rp 741,82 miliar untuk pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).

Lembaga ini dibentuk dalam pertemuan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara anggota G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pertemuan tersebut telah terkumpul dana sebesar USD 1,1 miliar yang akan digunakan untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR).

"Komitmen kontribusi sejumlah hampir USD 1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar USD 50 juta dari Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Yogyakarta, Selasa (21/6) malam.

Sri Mulyani menjelaskan dalam pertemuan tersebut para menteri keuangan dan menteri kesehatan merancang pembentukan FIF sebagai lembaga yang menyiapkan pendanaan untuk mengantisipasi kondisi darurat pandemi. Para menteri sepakat untuk merancang mekanisme baru pembiayaan multilateral baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan PPR pandemi.

Mereka menyambut baik kesepakatan dana FIF ditempatkan di Bank Dunia selaku Wali Amanat dan akan terus membahas tata kelola dan pengaturan operasional FIF menjelang rencana pengumuman formal pembentukannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin G20 pada bulan November 2022 mendatang.

 

Peringatan Sri Mulyani

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani mengingatkan inklusivitas menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi global. Koordinasi yang berjalan antara menteri kesehatan dan menteri keuangan negara-negara anggota G20. Begitu juga antara negara maju dan negara berkembang.

“Yang paling penting adalah inklusivitas. Hanya dengan begitu, kita dapat secara efektif siap untuk mengatasi pandemi global berikutnya bersama-sama,” kata Sri Mulyani.

Terkait hal ini, para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 umumnya sepakat tentang perlunya peningkatan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Mereka pun memberikan arahan agar dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengaturan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan.

 

Apresiasi WHO

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani dalam International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, dan MSMEs to Promote Inclusive Growth, Rabu (11/5/2022).

Sri Mulyani juga mengapresiasi peran sentral WHO dalam memerangi pandemi. Tak hanya itu dalam hal pembentukan FIF sangat penting mendengar memasukkan dari negara-negara berkembang.

"Pentingnya memasukkan suara negara-negara berkembang dalam pengaturan kelembagaan kami, untuk menciptakan sistem pencegahan dan respons pandemi yang paling efektif,” lanjut pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya