Ketua KIP Puji Pemanfaatan IT di Kementan, Punya Laura dan Agriculture War Room

Liputan6.com, Jakarta Dalam kunjungan kerja ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada Jumat (1/7) lalu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dibuat terpukau dengan layanan digital yang dimiliki oleh Kementan.

Diantaranya, sistem informasi berbasis suara yang diluncurkan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilititas oleh Badan Karantina Pertanian. Kemudian telah disiapkan panduan layanan dengan Manual Braile untuk tuna netra dan akan diterapkan di seluruh unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.

“Si Laura itu terobosan yang bagus, inovatif. Sehingga saya melihat Kementerian Pertanian ini betul-betul menempatkan informasi sebagai badan publik. Kenapa badan publik? Ini sudah dibuktikan oleh Kementan melalui Badan Karantina bahwa orang yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan informasi itu luar biasa," ujar Donny Yoesgiantoro.

Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Donny Yoesgiantoro juga mengunjungi Ruang Agriculture War Room (AWR) yang berfungsi sebagai salah satu inovasi digital terintegrasi yang telah banyak berperan dalam proses penyusunan kebijakan pangan dan sederet kinerja pertanian hingga saat ini.

Melalui AWR, mempermudah aktivitas pemantauan perkembangan pertanian secara real-time di lapangan.

Hal ini sesuai dengan komitmen Kementerian Pertanian dalam menyampaikan informasi publik dan telah membuka akses layanan publik secara luas.

“Cukup mengapresiasi dan yang kedua saya minta saya ingin Kementerian Pertanian ini untuk kedepan tidak hanya informasi sekarang tapi harus bisa merencanakan informasi-informasi yang kedepan. Jadi harus ada plan informasi developmet, apalagi saat ini ada penyakit mulut dan kuku ini bisa diantisipasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Donny menyampaikan secara keseluruan layanan digital yang dihadirkan Kementan luar biasa.

“Memang betul-betul memanfaatkan teknologi digital itu yang paling penting. Saat ini kita harus memanfaatkan teknologi informasi, tidak bisa tidak kita harus memulai dan Kementerian Pertanian sudah memulai lebih dulu," tambahnya.

(*)