Di Depan Delegasi TIIWG G20, Menteri Bahlil Tegaskan Larangan Ekspor Nikel Mentah

Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Jul 2022, 14:00 WIB
Diterbitkan 06 Jul 2022, 14:00 WIB
Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.
Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  melaksanakan pertemuan kedua Trade Investment and industry working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 5-7 Juli 2022.

Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

Menurut Bahlil, sangat penting menyampaikan kembali terkait larangan ekspor nikel kepada delegasi G20 yang hadir. Tujuannya, supaya negara G20 paham langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut.

"Kita kan dibawa ke WTO oleh beberapa negara lain, tadi saya sengaja menyampaikan bahwa sudah harus diforum ini membahas harus ada kesamaan pandang bahwa berdiri sama tinggi duduk sama rendah, dan diberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk mengatur posisi negaranya masing-masing," kata Bahlil, dalam sambutannya di acara pertemuan kedua TIIWG G20, Rabu (6/7/2022).

"Tadi itu saya sengaja memang untuk memberikan pencerahan secara gamblang bahwa konsensus negara di dunia ini untuk mengarah ke green energy lingkungan kesejahteraan ini kan menjadi suatu keharusan," tambahnya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah, terutama nikel.

"Ini sejalan dengan visi bapak presiden terkait transformasi ekonomi, begitu kita melakukan hilirisasi nikel kita," ujarnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Nikel

Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.
Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

Terkait dengan nikel, menurutnya harus diperjuangkan. Selain itu, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah," katanya.

Kata Bahlil, Indonesia merupakan penghasil timah kedua terbesar di dunia, posisi pertama adalah China. Namun, untuk volume ekspor lebih besar dibandingkan China. Oleh karena itu, didorong hilirisasi produk tambang unggulan Indonesia guna mencegah penambangan liar.

"Kita jaga, kalau tidak penambangan liar terus terjadi. Penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produksi kita ini kan bahaya, jadi kita mengelola dan melakukan penataan yaitu dalam rangka mendorong agar terwujudnya industri yang ramah lingkungan memakai energi baru terbarukan dan nilai tambahnya ada dikita," pungkasnya. 

Menteri Bahlil Usul Hilirisasi Nikel di Bawah 50 Persen Kena Pajak Ekspor

Nikel
Ilustrasi Nikel

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya dalam mendukung hilirisasi. Salah satunya terkait wacana pengenaan pajak ekspor dengan ketentuan tertentu.

Misalnya, jika pengolahan bahan tambang masih berada di bawah 50 persen atau kurang dari barang setengah jadi, bisa dikenakan pajak ekspor. Tujuannya untuk menghadirkan perhatian kepada hilirisasi.

 "Saya setuju bahwa hilirisasi nikel kita belum sepenuhnya kita lakukan secara baik. Jadi untuk nikel kita, saya kemarin melontarkan wacana, kalau hilirisasinya dibawah 50 persen kita kenakan saja pajak ekspor, karena ini kita dorong hilirisasi," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (10/6/2022).

Wacana ini juga pernah disampaikan olehnya di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Disana ia mengajak investor global untuk menanamkan dananya ke pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Bahlil menambahkan, pihaknya akan mengawal secara ketat hilirisasi terkait baterai kendaraan listrik di Indonesia. Meski, ia menyebut ada berbagai tantangan.

"Makanya, untuk baterai karena saya sendiri yang kawal gak ada cerita sekalioun negara-negara lain tidak ikhlas untuk negara indonesia ini maju untuk menjadi negara industrialis," katanya.

Dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, salah satu yang dipilih adalah Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT-Batang). Menteri Bahlil menegaskan dua perusahaan telah berkomitmen membangun dikawasan itu, yakni LG dan Foxconn.

Prototipe Kawasan Industri

KESDM Beri Antam Rekomendasi Perpanjangan Ekspor 2018
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyetujui rekomendasi perpanjangan ekspor untuk Antam tahun ini. Untuk nikel kadar rendah sebesar 2,7 juta wet metric ton (wmt) dan bauksit tercuci 840 ribu wmt.

Lebih jauh, Menteri Bahlil mengungkap alasan KIT-Batang dipilih untuk dikembangkam jadi kawasan industri. Ia bahkan menyebut KIT-Batang jadi prototipe kawasan industri di Indonesia.

"Di batang itu kita membangun kawasan industri tanahnya murah sekali, dan itu adalah prototipe kawasan industri terbaik di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena harganya murah, 350 meter dari tol, ada kereta api kemduain ada pelabuhan dan itu sudah penuh," katanya.

Ia menyebut, ini juga jadi salah satu alasan masuknya perusahaan asal Taiwan Foxconn dan perusahaan asal Korea Selatan LG.

"Jadi Foxconn itu selama berpuluh-puluh tahun, di masa pemerintahan sebelumnya merayu Foxconn gak bisa, cuma pemerintahan pak jokowi InsyaaAllah akan masuk di kuartal III," katanya.

"LG itu (nilai investasinya) Rp 142 triliun pak, itu terbesar dalam rangka investasi ekosistem EV Battery di dunia. Ini bukan kacang goreng, ini bukan nanti akan. Sudah kemarin tahap kedua implementasinya," tambahnya.

Hal ini jadi perhatiannya terhadap investasi nilai tambah. Diharapkan, mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Peringkat Investasi Indonesia Naik (Liputan6.com/Triyas)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya