UU Cipta Kerja Sudah Sedot Investasi Rp 90 Triliun di 4 KEK

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengklaim, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah berhasil mengumpulkan investasi langsung sebesar Rp 90 triliun sampai tahun 2024. Realisasi tersebut bersumber dari 4 kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Ini dampaknya luar biasa, yang 4 ini saja sampai Rp 90 triliun sampai 2024," kata Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Makro, Kemenko Bidang Perekonomian, Elen Setiadi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/7).

Hingga tahun 2022, investasi yang masuk berkat kemudahan dari UU Cipta kerja tercatat Rp 60 triliun. Investasi tersebut kata Elen ditujukan kepada 4 KEK baru, antara lain KEK Gresik yang dikelola Freeport, KEK Lido oleh MNC Grup, KEK Neongsad oleh investor Hongkong dan KEK Batam Aero Technic dari MRO.

Elen mengatakan investasi yang dilakukan MNC Grup diperkirakan akan selesai pada Oktober tahun ini. "(MNC Land) ini dalam proses dan sudah dilaporkan ke Pak Menko oleh Pak Harry Tanoe, diharapkan bulan Sept-Okt satu project ini bisa sudah bisa selesai," sambungnya.

Khusus KEK yang digarap Lion Grup nilai investasinya mencapai Rp 60 triliun. Mereka akan menambah lahan 20 hektar lahan lagi yang akan digunakan sebagai pusat reparasi atau perbaikan MRO Lion.

"Ini akan menjadi pusat reparasi atau perbaikan MRO Lion di seluruh dunia karena tak hanya beroperasi di Indonesia melainkan ada juga di Malaysia, Philiphine, Thailand," kata dia.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah mendorong ekspor smelter Bintan Alumnia dengan volume 2 juta ton per tahun. Sehingga realisasi capaian investasi asing tetap tercapai meskipun dalam suasana pandemi.

"Dalam masa pandemi ini bisa penuhi target, tidak menurunkan capaian investasi PMA," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adanya regulasi ini bermakna UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

"Karena sekarang UU 13 ini berlaku, sudah ada guidance dan sudah ada metode omnibus, selain UU Cipta Kerja, ada juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Makro, Kemenko Bidang Perekonomian, Elen Setiadi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/7).

Dulu kata Elen, sebelum ada UU Nomor 13/2022 jika terdapat kesalahan seperti pengetikan tidak bisa dilakukan perbaikan. Sehingga saat ini pemerintah juga tengah melakukan perbaikan penulisan tanpa mengubah subtansi UU Cipta Kerja seperti kesalahan penulisan (typo), perbaikan salah rujuk pasal dan sebagainya.

"Kita sadar betul ini terdapat kesalahan ketik, penulisan ini sering terjadi karena human error ini bisa dilakukan perbaikkan dan dibuka koridornya di undang-undang ini," kata dia.

Elen melanjutkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan perbaikan pada UU Cipta Kerja. Pihaknya telah menyiapkan tim ahli yang akan memberikan kalian dan masukan.

Selain itu, dalam UU ini juga meminta pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pembuatan undang-undang. Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian/lembaga sektornya telah melakukan konsultasi publik.

Konsultasi publik ini bisa dilakukan secara daring maupun luring sebagaimana ketentuan dalam UU No 13/2022. Pemerintah menargetkan perbaikan dan uji publik bisa dilakukan sampai bulan Agustus sehingga perbaikan UU Cipta Kerja bisa dilakukan sebelum masa perbaikan berakhir yakni tahun 2023.

"Arahnya ini secepatnya kalau bisa kita selesaikan tahun ini," kata dia.

Dia menambahkan, berbagai masukan dari publik nantinya akan diinventarisir untuk kemudian ditindaklanjuti. Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah subtansi UU, maka akan diajukan revisi ke DPR. Sebaliknya jika tidak ada perbaikan berarti, maka tidak perlu dilakukan perbaikan. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut penerapan Undang-undang atau UU Cipta Kerja menjadi penting untuk indonesia. Salah satunya mengenai perannya terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Suahasil memandang, berlakunya UU Cipta Kerja itu tak lepas dari peran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini jadi satu amanat Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan aturan tersebut.

"Substansi dari undang-undang Cipta kerja itu benar-benar kalau kita laksanakan dengan konsekuen mengubah landscape perekonomian Indonesia di berbagai macam sektor," katanya dalam sosialisasi UU 13/2022 tentang perubahan kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Senin (4/7/2022).

Ia memandang, salah satunya adalah mengubah cara kerja birokrasi berhubungan dengan masyarakar. Sekaligus memperbaiki cara kerja birokrasi di internalnya sendiri.

"Pada ujungnya, pada gilirannya kita harapkan mengubah persepsi dunia, saya bukan hanya bilang persepsi orang Indonesia, dunia mengenai doing bisnis di Indonesia dalam arti luas," terang Suahasil.

Ia menyebut, melakukan bisnis di Indonesia tak sebatas transaksional antar pelaku. Lebih dari itu, ia menyebut kegiatan bisnis yang melibatkan partisipasi publik.

Partisipasi publik ini, menurutnya sudah menjadi hal wajib yang juga diatur dalam UU PPP. Maksudnya, mengarah pada partisipasi publik yang berarti sesuai dengan substansi undang-undang tersebut.

"Secara esensi besarnya di dalam undang-undang 13/2022 tersebut dirumuskan yang namanya partisipasi publik itu haruslah bersifat nya itu meaningfull participation," katanya.