PMK Merebak, Pedagang Hewan Kurban Idul Adha Ogah Jualan Sapi

Liputan6.com, Jakarta Ilyas pedagang hewan kurban di Walang Baru, Koja, Jakarta Utara tahun ini memilih hanya menjual kambing dan domba pada musim lebaran Idul Adha. Tak lain karena munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi.

"Tahun ini kita cuma jual kambing, kalau sapi gak main (jual)," kata Ilyas kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (9/7).

Dia menjelaskan, proses izin jual kambing juga lebih mudah karena hanya memerlukan surat keterangan sehat dari hewan qurban yang dijual. Berbeda dengan penjualan sapi yang harus mengurus izin lebih banyak.

"PMK kan cenderungnya ke sapi, kalau kambing cuma surat sehat," kata dia.

Selain itu, penjualan hewan qurban berupa sapi kata Ilyas sangat beresiko karena sistemnya jual putus. Artinya dia harus membeli sapi-sapi tersebut langsung dari peternak dan jika tidak laku terjual tidak bisa dikembalikan.

"Kita enggak mau terima resiko tinggi, karena tengkulak maunya jual lepas, kalau enggak ke jual kita yang rugi," kata dia.

Terlebih tahun ini dia tidak mendapatkan lokasi strategis untuk menjual hewan qurban. Tahun lalu, lokasi kandang berada di salah satu ruko Jakarta Utara, sehingga memudahkan proses pemasaran. Sedangkan tahun ini, dia hanya menyewa tempat di pemukiman warga.

"Perizinan di komplek agak lama, karena ini di lingkungan hidup, beda dengan kalau jual di lahan kosong. Tapi saya urus izinnya dari kelurahan, kecamatan sampai ke Wali Kota," tuturnya.

Meskipun hanya menjual kambing dan domba, namun modal yang dikeluarkan mencapai Rp 150 juta. Modal yang dikeluarkan ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 85 juta. Tahun lalu dengan modal tersebut dia bisa menjual hewan kurban kambing dan sapi.

"Tahun ini modalnya hampir Rp 150 juta kalau tahun lalu Rp 85 juta," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri memastikan pasokan hewan kurban dalam kondisi cukup. Mengingat hari raya Idul Adha akan dirayakan kurang dari satu bulan lagi.

Jelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh di awal Juli 2022 nanti, Kuntoro turut mengajak masyarakat untuk tidak panik atau khawatir terkait ketersediaan hewan kurban.

“Kami memastikan ketersediaan hewan kurban, baik sapi, kambing, dan domba, dalam kondisi cukup. Hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor,“ ujarnya dalam Konferensi Pers Update Penanganan Wabah PMK, Senin (13/6/2022).

Meskipun dalam kondisi wabah PMK, ia optimistis stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Iduladha nanti.

“Kami menekankan bahwa PMK ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan fakta di lapangan menunjukan bahwa pmk dapat disembuhkan,“ ungkap Kuntoro.

Berdasarkan aplikasi siagapmk.id yang bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isikhnas) dan dilengkapi dengan laporan dari pemerintah daerah terkait pekembangan PMK di indonesia, PMK tercatat menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten.

Berdasarkan data dari siagapmk.id per hari ini (13 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.red) jumlah hewan sakit sebanyak 150.630 ekor, jumlah hewan yang sembuh sebanyak 39.887 ekor, jumlah hewan potong bersyarat sebanyak 893 ekor sementara jumlah hewan mati sebanyak 695 ekor, ‘‘ tuturnya.

Mengakhiri update penanganan dan penanggulangan PMK Kuntoro menegaskan pemerintah berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK di Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini serius dan akan selalu hadir bersama peternak untuk dapat mengatasi pmk secara bersama-sama," kata dia.

Ia mengaku Kementan telah berupaya mengendalikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Berbagai bentuk kebijakan dan aturan sebagai upaya penanganan dan pengendalian PMK di Indonesia telah dikeluarkan oleh Kementan.

‘‘Hal tersebut dilakukan guna menekankan kembali fokus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terhadap 3 agenda rencana aksi penanganan PMK yakni agenda SOS, Temporary dan permanen," ungkapnya.

Kebijakan itu antara lain pembentukan gugus tugas penanganan PMK, dan penataan lalu lintas hewan di daerah wabah penyakit PMK. Ini melibatkan pemerintah daerah TNI/POLRI, Kejati, Kejari, serta jajarannya dalam penanganan PMK.

Kemudian Kementan juga membuat prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK hingga meningkatkan kewaspadaan para petugas karantina terhadap penyebaran PMK.

"Sementara itu langkah konkrit juga sedang dan terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kementan bekerjasama dengan berbagai pihak," kata dia.

Diantaranya mengatur pembatasan lalu lintas dan pasar ternak yang pada pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/POLRI dan instansi lainnya. Serta pelatihan penanganan PMK kepada pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota hingga para tenaga kesehatan hewan, seperti dokter hewan, paramedis veteriner, dan inseminator.

‘‘Kementan juga secara rutin mengirimkan logistik kesehatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, desinfektan dan APD ke beberapa daerah yang terjangkit PMK, serta mendirikan posko gugus tugas dan crisis center nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota,‘‘ jelasnya.

Kementerian Pertanian akan menyiapkan anggaran untuk vaksinasi hewan ternak sebagai langkah mencegah penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, nominalnya belum diteken oleh pemerintah.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyebut telah melakukan impor vaksin. Pihaknya akan menyiapkan sekitar 3 juta dosis vaksin.

‘‘Pemerintah akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK. Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba pada hari minggu 12 juni 2022 melalui Bandara Soetta. Selanjutnya akan tiba 800 ribu dosis dalam beberapa hari ke depan,“ jelas Kuntoro dalam konferensi pers update penanganan PMK, Senin (13/6/2022).

Terkait besaran anggaran, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut Kementan butuh sekitar Rp 4,42 triliun untuk penanganan wabah PMK sepanjang 2022. Angka ini mengacu perhitungan per 8 Juni 2022.

Mengutip bahan paparannya di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, dana yang bakal dialokasikan untuk vaksinasi kurang lebih sebesar Rp 1,068 triliun. Dana ini baru untuk 2 kali vaksin hingga Desember 2022.