Kenaikan Inflasi Indonesia Relatif Stabil, BI Tetap Waspada

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai negara di dunia tengah menghadapi tantangan kenaikan angka inflasi. Sejumlah bank sentral pun mengeluarkan kebijakan kenaikan suku bunga untuk menahan ganasnya kenaikan inflasi. 

Indonesia pun hampir sama tengah menghadapi tekanan inflasi. Tercatat, angka inflasi secara tahunan di Juni 2022 capai 4,35 persen. Capaian itu jadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir.

Namun Kepala Institut Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi menilai, kenaikan angka inflasi Indonesia masih relatif stabil. "Tentu saja kita perlu mewaspadai ekspektasi inflasi yang datang dari sini," kata Yoga dalam agenda Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/7/2022).

Yoga mengatakan komponen inflasi inti di Indonesia masih terkelola dengan baik. Ekspektasi inflasi masih mendekati 3 persen plus minus 1 persen.

"Inilah mengapa saya tidak berpikir jebakan inflasi ini di masa depan, tetapi tentu saja kita membutuhkan lebih banyak kewaspadaan," katanya.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tinggi. Per kuartal-I, 2022 ekonomi mampu tumbuh 5,01 persen.

"Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih sehat. Jadi artinya, risiko stagflasi tentu ada risikonya, tetapi perlu diwaspadai dan disikapi," katanya.

Untuk itu menurutnya kerangka bauran kebijakan sangat penting di sini. Dari sisi pemerataan, saat ini BI perlu memiliki stabilitas rupiah, baik dari sisi perkembangan seperti inflasi, maupun nilai tukar rupiah.

"Kami tentu saja mempertimbangkan pertumbuhan, serta pertumbuhan inklusif. Saat ini, kita mengamanatkan stabilitas rupiah dan nilai tukar, perlu diwaspadai," kata dia mengakhiri.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut isu pangan menjadi sumber terjadinya inflasi global. Tentu isu pangan menjadi perhatian dalam pembahsan G20 Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam Road to G20 Securitization summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Untuk isu pangan, Pemerintah terus membangun apa yang disebut ketahanan pangan ditengah situasi geopolitik global ekonomi hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Maka, pangan menjadi salah satu isu yang mengemuka.

"Di dalam G20 ini juga akan menjadi salah satu isu yang akan menjadi perhatian. Karena pangan menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina, yang menimbulkan dampak terhadap supply chain dan supply dari makanan maupun pupuk," kata Menkeu.

Di mana saat ini diberbagai negara sudah mengalami tekanan harga pangan yang signifikan, oleh karena itu isu pangan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.

Kendati begitu, Menkeu mengatakan sisi pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

"Indonesia Alhamdulillah dari sisi pangan kita dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras, maupun produk komoditas itu memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan ekspor ke luar negeri," ujarnya.

Namun bukan berarti adanya kemampuan tersebut membuat Indonesia terlena. Menkeu menegaskan, tantangan dan tekanan inflasi dari pangan harus tetap diwaspadai waspadai.

Selain itu, untuk sisi papan juga menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia, dimana masih membutuhkan jawaban yang ektra luar biasa dari semua stakeholder.

Dari sisi Kementerian Keuangan sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menggunakan instrumen keuangan negara. 

"Pertama, pajak pertambahan nilanya ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan di dalam situasi covid kemarin untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan supaya tidak terpukul sangat dalam akibat pandemi," ujarnya.

Sebab, semua sektor dipengaruhi atau mengalami dampak pandemi covid-19 yang luar biasa, tidak terkecuali sektor perumahan, yang ditunjukkan dengan kredit gross nya yang menurun sangat tajam hingga sepertiganya dari 2019 ke 2020," ujarnya.

Maka untuk bisa menopang tekanan shock akibat pandemi yang disebut shock absorber dan counter cyclicle, maka APBN sebagai keuangan negara melakukan berbagai upaya memberikan kemudahan atau keringanan dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan PPH final," ujarnya. 

Dalam hal ini Pemerintah juga membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena permasalah di Indonesia di dua sisi, yaitu supply side dan demand side. 

"Supply itu yang memproduksi dan membangun rumah dan demand side itu yang membutuhkan rumah. Pasar hanya bisa tercipta jika supply dan demand ketemu," pungkas Menkeu. 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com