OJK Ajak Anggota Negara G20 Jadi Contoh Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Tepat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap para negara anggota ikut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan di Indonesia, OJK berkomitmen tinggi untuk menyediakan pedoman atau arahan yang relevan.

Tujuannya untuk memperkuat kerangka dan standar tata kelola perusahaan, sejalan dengan standar internasional, termasuk Prinsip G20/OECD.

"Sebagai anggota aktif Komite Tata Kelola Perusahaan OECD, saya tegaskan kembali bahwa Indonesia akan menjadi panutan dalam implementasi prinsip-prinsip G20/OECD yang telah final," kata dia dalam G20/OECD Corporate Governance Forum di Bali International Convention Center, Kamis (14/7/2022).

"Dan kami mendorong negara Anggota G20 dan OECD dapat menjadi contoh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan prinsip," tambah Wimboh.

Menguatkan ajakan itu, Wimboh mengatakan, dalam membangun ekosistem tata kelola perusahaan yang kuat paling efektif jika dilakukan bersama-sama.

"Membangun ekosistem tata kelola perusahaan yang kuat paling efektif bila ada upaya kolektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan dewan perusahaan," jelas dia.

Dengan begitu, ia berharap ada dukungan dari komunitas internasional. Utamanya dalam hal penerapan Good Corporate Governance di tataran perusahaan kelas dunia.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan kemitraan Anda yang berkelanjutan terutama pemimpin perusahaan besar dan badan internasional untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan," ujarnya.

Wimboh optimistis dengan dukungan berbagai pihak, akan memberikan dampak positif. "Saya yakin bahwa kita dapat mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan jika kita bekerja sama. Saya berharap Forum Tata Kelola Perusahaan ini dapat memberikan masukan yang jelas dan komprehensif untuk meningkatkan prinsip-prinsip G20/OECD serta menjaga daya saing dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan," paparnya.

Melalui diskusi ini, ia berharap mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan.

"Kami menyadari bahwa lanskap keuangan dan risiko yang kami hadapi saat ini bersifat dinamis dan berkembang. OJK juga menyadari bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua tata kelola perusahaan yang berarti pedoman ini akan menjadi dokumen yang hidup," ujar dia.

"Namun, membangun dasar-dasar dan menyiapkan bisnis untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik adalah tujuan yang sangat dapat dicapai," tutup Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner Ototitas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan strategis khususnya penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkap dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 di Istana Merdeka, Jakarta.

"Berkat instruksi Bapak Presiden, kita Indonesia bisa menangani Covid dengan baik, bisa mendapatkan vaksin dengan cukup, mendistribusikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa tidak terkendala dengan adanya Covid yang kemarin wabah di 2020 itu," ujar Wimboh dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

Wimboh menyebutkan dalam dua tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya.

Pemerintah saat itu, menurut Wimboh, mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.

"(Masyarakat) bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1 persen di kuartal I 2022 secara year on year kemarin," lanjutnya.

Selain itu, Wimboh menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi menjaga perekonomian nasional melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah.

Menurutnya, melalui kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi Covid, geliat perekonomian masyarakat mampu berjalan kembali.

"Kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal juga untuk Menteri Keuangan, kebijakan moneter Bank Indonesia yang kita bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia," tambahnya.

Untuk diketahui, masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 akan berakhir pada tahun ini. Wimboh berharap anggota dewan komisioner selanjutnya dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

"Tentunya OJK, kebijakan-kebijakannya akan tetap kontributif kepada pembangunan ekonomi nasional terutama bagaimana mendukung UMKM ini menjadi suatu pendukung ekonomi kita," tandasnya.