11 Negara Teken Transparansi Pajak, tapi Implementasinya Penuh Tantangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tantangan implementasi transparansi perpajakan. Ini menyusul 11 negara yang meneken Deklarasi Bali.

Deklaraso Bali berisi tentang komitmen 11 negara di Asia untuk memerangi penggelapan dana dan penghindaran pajak. Menkeu Sri Mulyani menyadari ada tantangan yang perlu dihadapinya.

"Dalam kebanyakan kasus, penerapan transparansi pajak membutuhkan reformasi administrasi yang mendalam. Jadi upacara penandatanganan adalah satu hal tetapi kita juga harus mempromosikan dan memperkuat kapasitas administrasi dan teknis," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (14/7/2022).

Ia memansang, reformasi asministrasi menjadi unsur penting. Untuk itu tantangan ini perlu juga segera diatasi.

"Saya senang selama pertemuan kami di semua yuridiksi ini, dengan OECD, serta organisasi internasional seperti ADB, mereka semua benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung bantuan teknis untuk semua negara yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jenis tantangan yang kita hadapi sekarang perlu diatasi melalui kerja sama perpajakan internasional," tambah dia.

Ia memandang, Deklarasi Bali menjadi awal yang bagus untuk menjalankan komitmen memerangi pemggelapan pajak. Ia juga memadang hal terkait ini memang perlu dihadapi secara bersama-sama.

"Kami juga memahami bahwa kematangan transparansi perpajakan, implementasi dan pertukaran informasi di antara negara dan yurisdiksi ASEAN yang ada akibatnya mengembangkan kapasitas dan bantuan teknis untuk dapat mempercepat penggunaan transparansi pajak, dan pertukaran informasi menjadi begitu kritis dan penting," paparnya.

Lebih lanjut, bendahara negara ini mengungkap 11 negara dalam Asia Initiative ini mendukung pelaksanaan transparansi perpajakan dan pertukanan informasi pengajuan pajak.

Serta menekankan pentingnya memiliki struktur organisasi yang efektid di dalam administrasi peepajakan. Tujuannya untuk bisa menerapkam standar informasi biaya.

"Struktur organisasi ini bertugas mengembangkan baik aspek kebijakan maupun teknis untuk mengatasi komplikasi yang muncul dalam penerapan esensi standar informasi," katanya.

"Tim pendukung yang memberikan inisiatif Asia akan bekerja sama dengan unit yang bertanggung jawab mengenai aspek teknis penerapan standar, dengan kerjasama semacam ini, kami berharap deklarasi ini kemudian akan diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif dan kredibel," tambahnya.

Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani menekankan dukungan terhadap langkah Asia Initiative ini. Ia menyebut 11 negara memikul tanggung jawab yang tak ringan.

" Dan tentu saja, tanggung jawab inisiatif ini sangat, sangat besar dan penting. Kami juga sangat, sangat terdorong untuk melihat komitmen bersama dari yurisdiksi asia dan semua anggota yang telah menandatangani inisiatif Asia, yang ditampilkan beberapa saat yang lalu," katanya.

"Jadi bagi saya, ini benar-benar hasil yang sangat baik untuk side event G20, yang melengkapi agenda Presidensi G20 kita. Salah satu yang paling penting di jalur keuangan adalah untuk terus memperkuat perpajakan global, kerjasama dan reformasi. Cita-cita kita semua tidaklah mudah, apalagi dengan dunia setelah dua tahun menghadapi pandemi dan kini menghadapi limpahan geopolitik global," paparnya.