Proyek Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing Masuk Studi Kelayakan Akhir 2022

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membangun Jalan Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Unsur Akademisi, Eka Pria Anas, mengatakan bahwa saat ini antara Kota Pontianak dengan Pelabuhan Kijing terhubung ruas jalan nasional yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam perjalanan, dengan rata-rata kecepatan 40 km per jam.

"Saat ini progressnya sedang penyusunan feasibility study (uji kelayakan) mungkin akhir tahun ini selesai dan tahun depan AMDAL," ujar Eka dikutip dari keterangan resmi BPJT, Minggu (17/7/2022).

Dengan adanya rencana proyek Jalan Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing, akan menurunkan waktu tempuh dan menjadi akses utama dari wilayah perkotaan Pontianak sebagai pusat administratif pemerintahan, menuju ke Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Kijing.

"Sehingga Pelabuhan Pontianak akan berperan sebagai feeder bagi Pelabuhan Kijing," imbuh Eka.

Proyek Pelabuhan Kijing atau Tanjung Pura sendiri berada di wilayah Kabupaten Mempawah, yang terletak 80 km di utara Kota Pontianak. Pelabuhan Kijing merupakan salah satu PSN yang dikembangkan menjadi pelabuhan berstandar Internasional terbesar di Kalimantan.

Pelabuhan ini juga diproyeksikan akan menjadi pusat smelter, aspal, distribusi minyak sawit mentah (CPO), bauksit, dan transshipment bahan bakar serta dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one stop service bagi para investor.

Rencananya, Jalan Tol Pontianak- Pelabuhan Kijing akan dibagi menjadi dua seksi. Seksi 1 Pontianak (Batulayang)-Sei Pinyuh sepanjang 37,6 km, dan Seksi 2 Sei Pinyuh-Pelabuhan Kijing sepanjang 31,83 km.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek tol Padang-Pekanbaru. Tol sepanjang 27 Kilometer ini merupakan bagian dari Tol Trans SUmatera.

Dalam rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Nevi Zuairina mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kemajuan dari pembangunan proyek tol lintas Sumatera yang ada di pesisir barat Sumatera Barat.

"Saya minta pemerintah pusat selesaikan Tol Padang-Pekanbaru dari pesisir barat Sumatera," kata Nevi dalam rapat Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Dia menyayangkan pemerintah lambat dalam menyelesaikan proyek tersebut. Padahal masyarakat setempat membutuhkan akses infrastruktur yang memadai.

Utamanya saat ini, ketika tren pemulihan ekonomi berlangsung setelah terdampak pandemi. Sebab ruas tol Padang-Pekanbaru ini masih bagian dari ruas tol trans Sumatera, bagian dari proyeks strategis pemerintah.

"Kami harap Bapak-Ibu tidak anak tirikan jalan tol ini sehingga bisa berdampak ke ekonomi," kata dia.

Menanggapi itu, Sri Mulyani menilai pemerintah tidak bermaksud untuk menganaktirikan masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah melalui Hutama Karya dan Waskita telah menggelontorkan dana yang besar untuk menyelesaikan proyek strategis nasional tersebut.

"Menggunakan kata anak tiri itu terlalu keras, karena Hutama Karya dan Waskita sudah dikasih injeksi besar sekali untuk menyelesaikan jalan tol, terutama ruas-ruas tol yang penting," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menegaskan pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang sempat tertunda. Namun di sisi lain, pihaknya juga harus berupaya untuk menjaga kesehatan BUMN.

"Kita tetap berusaha untuk menyelesaikan dan menjaga kesehatan BUMN dan kita minta BUMN agar mendapatkan alternatif pembiayaan," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera untuk fokus perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Itu agar standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol dapat dipenuhi guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Instruksi itu diberikannya pasca meninjau kondisi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Lampung, dan sebagian ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) di Sumatera Selatan pada Jumat 21 Januari 2022.

"Saya minta perbaikan permanen bisa tuntas pada akhir April 2022. Saya mengingatkan kembali bahwa SPM wajib dipenuhi, karena masyarakat sudah membayar tarif tol dan harus mendapatkan layanan yang baik," seru Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

Dia juga meminta kepada BUJT PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Toll Road untuk cepat memperbaiki dan menutup lubang/retakan yang ada di ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

"Beberapa segmen jalan harus dilakukan rekondisi dan rekonstruksi, termasuk levelling oprit jembatan yang mengalami penurunan karena berada pada tanah-tanah lunak atau rawa," imbuhnya.

Beton pembatas jalan tol yang retak atau turun juga turut jadi perhatian. Saat ini tengah dilakukan penanganan oleh BUJT, antara lain dengan perbaikan lapisan perkerasan baru, dicor kembali dengan beton fast setting, lapisan perkerasan dihampar menggunakan asphalt finisher dan dipadatkan, serta lapisan AC-WC baru dihampar dengan asphalt finisher dan dipadatkan.

Dalam tinjauannya tersebut, Menteri Basuki juga meminta kepada BUJT pengelola rest area KM 234 A untuk memperbanyak penghijauan dengan pohon berukuran besar.

"Penanaman pohon di rest area selain bertujuan untuk memperindah lingkungan dan lansekap kawasan, juga bertujuan untuk membuat rest area lebih rindang dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat," pungkas Menteri Basuki.