Tak Mau Kalah dari Vietnam, RI Lobi Jepang Turunkan Bea Masuk Tuna

Liputan6.com, Jakarta Di sela-sela acara pertemuan dengan beberapa Menteri dan CEO beberapa Perusahaan Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja di Jepang menyempatkan untuk mengadakan pertemuan terbatas dengan Chairman Partai Liberal Demokrat Jepang, Tatsuo Fukuda di Hotel Imperial, Tokyo Jepang (26/7/2022).

Pada kesempatan tersebut, keduanya sepakat bahwa Kerjasama Pemerintah adalah hal yang sangat penting, namun Kerjasama Partai juga penting untuk mendukung efektifitas jalannya pemerintahan.

Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan selama hampir 1 jam itu, antara Menko Airlangga Hartarto dengan anggota Parlemen Jepang tersebut.

"Pertemuan tersebut juga untuk membahas dari segi politik terkait kebijakan yang akan berpihak pada investasi dan perdagangan antara Jepang dan Indonesia, terkait berbagai skema kerjasama bilateral dan multilateral, baik itu mengenai IJEPA, RCEP, maupun IPEF serta momen yang sangat baik Keketuaan Indonesia bersamaan dengan 50 Tahun Persahabatan ASEAN - Jepang pada tahun 2023," tutur Menko Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/7/2022). 

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) saat ini sedang dalam tahap penyelesaian untuk perubahan Protokol General Review (GR) IJEPA. 

Presiden Indonesia dan PM Jepang telah mengumumkan penyelesaian General Review IJEPA pada Pertemuan Pemimpin G20 di Osaka, Jepang tahun 2019. Harapannya, penyelesaian protokol ini akan selesai tahun ini sebelum pertemuan KTT G20 di Bali, November mendatang. 

“Salah satu isu yang masih tertunda adalah permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.  Saat ini tarif ekspor produk Indonesia masih relatif tinggi. Ini yang sedang kita perjuangkan,” ujar Menko Airlangga.

Pada pertemuan tersebut, Fukuda didampingi oleh Mr. Arata Takebe, State Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. Menyinggung mengenai ekspor produk perikanan, pemerintah Indonesia menginginkan Jepang agar dapat menurunkan atau membebaskan tarif Bea Masuk atas produk perikanan Indonesia menjadi 0 persen sebagaimana telah dinikmati beberapa negara ASEAN (seperti Thailand dan Vietnam), di mana saat ini Indonesia masih dikenakan tarif yang lebih tinggi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Produk pertanian dan perikanan Indonesia sangat potensial untuk masuk ke pasar Jepang. Di sektor pertanian, khususnya komoditas buah tropis, Jepang saat ini masih bergantung kepada suplai buah luar negeri.

Produksi buah di Jepang baru memenuhi 39 persen dari demand domestik. Sementara, ekspor buah tropis Indonesia ke Jepang, melalui IJEPA telah dapat mengekspor Pisang, Nanas dan Bunga potong krisan ke Jepang dengan kuota yang masih relatif sangat kecil, untuk ekspor Pisang sebesar 3.000 ton dan Nanas 1.800 ton per tahun.

Pemerintah Indonesia juga tengah mendorong pembukaan akses pasar, untuk buah tropis Indonesia ke Jepang, khususnya buah Mangga, yang saat ini terkendala persyaratan Bebas Lalat Buah.

Sementara Jepang meminta dapat dilakukan dengan penggunaan Vapor Heat Treatment (VHT) yang masih belum bisa dipenuhi Indonesia.

“Indonesia akan terus mendorong perubahan protocol General Review IJEPA, terutama untuk mendorong akses pasar produk pertanian dan perikanan Indonesia di Jepang,  khususnya terkait eliminasi 4 pos tarif Ikan Tuna Kaleng Indonesia.  Nilai ekonomi dari 4 pos tarif Tuna Kaleng Indonesia tersebut pada ekspor ke Jepang tahun 2020 sebesar USD 73,8 Juta atau sekitar 12 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang," ungkap Menko Airlangga.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas terkait kemungkinan Penerimaan Sertifikasi New ISPO oleh Jepang.  Pemerintah Indonesia memastikan biomassa kelapa sawit sebagai bahan baku baku akan dapat memenuhi aspek keberlanjutan, sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Jepang di bawah skema Feed in Tariff (FIT).

“Jepang saat ini tengah menunggu peraturan turunan Perpres New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia dan juga pengaturan Permenperin tentang Pedoman Tata Cara Industri Hilir Kelapa Sawit,” ungkap Menko Airlangga.

Jepang berkepentingan terhadap produk hilir cangkang kelapa sawit untuk digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik di Jepang. 

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sedangkan dari pihak Jepang dihadiri oleh Mr. Tatsuo Fukuda, Chairman LDP (Liberal Democratic Party) Jepang, yang didampingi oleh Mr. Arata Takebe, State Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries.