Niat Mulia Indonesia di Presidensi G20: Atasi Ketimpangan Ekonomi Dunia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan peran Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi salah satu medium Pemerintah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.

Melalui presidensi tersebut, Indonesia mengusulkan upaya pemulihan ekonomi global melalui pemerataan vaksinasi dan infrastruktur kesehatan global antara negara maju, berkembang, serta belum berkembang.

“Saat ini kami sedang menggalakkan dan mendorong mitigasi ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global melalui kepresidenan Indonesia G20 tahun ini dengan tema Recover Together, Recover Stronger,” kata Menko Airlangga dikutip dari laman Kementerian Perekonomian, Sabtu (13/8/2022).

Selain itu, dia juga menekankan peran Pemerintah dalam mengatasi permasalahan global lainnya seperti krisis pangan dan energi yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Peran Pemerintah tersebut direalisasikan dengan mendorong transisi energi yang terjangkau dan ramah lingkungan melalui transfer teknologi dan pengetahuan antara negara maju dan berkembang.

Sementara pada bidang pangan, Pemerintah juga berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pangan melalui diplomasi multilateral dan bilateral untuk menguraikan hambatan pada rantai pasok pangan.

Tak hanya berperan dalam mengatasi permasalahan global, Pemerintah juga telah merumuskan dan mendorong berbagai kebijakan domestik guna memitigasi ketimpangan perekonomian nasional pasca pandemi melalui penyeimbangan kebijakan terkait kesehatan dan sosial ekonomi yang berfokus pada manajemen kesehatan, perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi.

Adapun kebijakan dalam negeri yang telah dilakukan Pemerintah guna memitigasi dampak pandemi tersebut seperti  pemberian bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akses pembiayaan bagi UMKM dan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19 melalui Kartu Prakerja, serta peningkatan kemudahan berusaha melalui implementasi Omnibus Law Cipta Kerja.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di samping berbagai kebijakan terkait pandemi, Pemerintah juga mengupayakan peningkatan ekonomi nasional dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital yang sedang berkembang untuk mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kehidupan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Melalui implementasi kebijakan tersebut serta didukung dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah telah mampu mengendalikan dampak pandemi dengan signifikan sehingga kedepannya diharapkan mampu menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan berperan dalam penyelesaian permasalahan global lainnya.

“Dengan kebijakan tersebut, kita telah berhasil mengendalikan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pandemi global sehingga Indonesia dipilih oleh PBB sebagai salah satu dari lima negara yang berhasil dalam memitigasi pandemi dan ditugaskan untuk merumuskan kebijakan global untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan di bawah Global Crisis Response Group,” tutup Menko Airlangga.  

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kementerian Koperasi dan UKM menekankan akselerasi UMKM beradaptasi di era digital. Untuk itu, diperlukan dukungan dari negara G20.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam menyambut forum The Third Quarterly Group Discussion “Digital Economy to Support SDGs”.

Forum ini akan digelar sebagai salah satu side event G20 di Bali pada 8 Agustus 2022. Ini digadang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mendorong narasi besar terkait akselerasi adaptasi UMKM di era digital.

“Forum diskusi grup ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan ide lebih lanjut, diikuti dengan best practices serta dukungan kebijakan dari seluruh negara anggota G20," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (4/8/2022).

"Forum juga diharapkan menghasilkan rekomendasi dan target yang terukur sebagai langkah konkret guna mengevaluasi forum selanjutnya,” tambahnya.

Siti Azizah mengatakan, akselerasi adaptasi UMKM di era digital merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia.

“Presiden juga telah menetapkan target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital Indonesia,” ujarnya.

Siti Azizah menegaskan, digitalisasi sangat diperlukan sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Telah terbukti 80 persen UMKM yang telah hadir ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di masa pandemi, berdasarkan studi World Bank.

“Tidak bisa ditunda, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan. UMKM Indonesia harus mengoptimalkan teknologi digital karena adaptasi digital dalam penerapan model bisnis, produksi, dan manajemen akan membantu pelaku UKM untuk mendapatkan akses pasar lebih luas hingga ke pasar global, untuk memperbesar skala bisnis,” paparnya.