Subsidi Sebaiknya Jangan ke Angkutan Berbasis Online

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, sedangkan harga Solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Akademisi Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menjelaskan, kenaikan harga BBM ini akan berdampak secara langsung kepada kenaikan biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. 

Untuk menjadi bantalan kenaikan harga BBM ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan izin kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek on line dan nelayan.

Menurut Djoko, jika betul ada bantuan terhadap ojek daring, sementara tidak ada bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks dan pengemudi truk, tentu aneh dan sikap pemerintah tersebut sangat ironis.

Kalau sopir truk yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau. Namun, kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan.

Dilihat dari peran strategisnya ini, mestinya perhatian pemerintah ditujukan ke pengemudi angkutan umum, baik penumpang maupun barang.

"Pendelegasian anggaran subsidi transportasi umum ke daerah sangat rawan penyelewengan. Pasalnya, data base driver online tidak ada. Hingga sekarang pemerintah tidak memiliki data jumlah driver online karena tidak diberikan oleh aplikator. Transportasi online bisnis gagal, drivernya kerap mengeluh dan demo," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, angkutan umum penumpang makin berkurang. Angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang.

Banyak kota sudah tidak memiliki angkutan perkotaan. Tergerus dengan sepeda motor dan mudah dimiliki. Kendati risikonya angka kecelakaan makin bertambah dan konsumsi BBM juga pasti bertambah. Belum lagi kemacetan dan polusi udara meningkat sejakan dengan bertambahnya kendaraan bermotor.

Sebaliknya, subsidi sebaiknya tidak diarahkan untuk angkutan berbasis online atau ojek daring karena pemberian subsidi dinilai hanya akan menguntungkan aplikator. Sementara pengemudi ojek online sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, telah memberikan alternatif bagi masyarakat yang belum terdata untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BBM) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Risma, masyarakt hanya memanfaatkan situs usul sanggah di https://cekbansos.kemensos.go.id, dan command center 24 jam di nomor 021171.

"Kami punya situs usul sanggah jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia,"ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

"Kalau mendesak, maka kami punya command center bisa di telepon di 021171. Itu 24 jam 360 hari melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi," tambah Risma.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, bagi warga yang tidak mampu mengakses BLT karena kondisi fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia akan membantu menyalurkan.

Risma membeberkan, Kemensos juga berkoordinasi dengan suku-suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk menyalurkan BLT milik masyarakat tersebut.

"Dan bagi warga sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke Kantor Pos maka pihak Pos akan mengantar ke rumah itu sudah perjanjiannya," kata Risma.

"Jadi, nanti tinggal mengecek saja tinggal telepon saja ke command center. Maka akan ditindak lanjuti," beber mantan wali Kota Surabaya ini.

Pemerintah telah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta warga. BLT tersebut diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan besaran Rp 600.000.

Per bulannya diberikan Rp 150.000 dan diberikan dua kali kepada penerima. Artinya penerima bantuan mendapat Rp 300.000 pada bulan September dan Desember 2022 melalui PT. Pos Indonesia.