Negara G20 Butuh USD 3,7 Triliun Capai Target SDGs 2030

Liputan6.com, Belitung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) butuh dana yang tak sedikit. Menurut hitungannya, negara G20 membutuhkan dana setidaknya USD 3,7 triliun.

Ia menyampaikan hitungan besaran dana ini dalam forum tingkat Menteri Pembangunan negara G20. Dengan dana ini, diharapkan mampu mencapai 17 tujuan SDGs hingga 2030 mendatang.

"Itu dalam hal pencapaian SDGs tahun 2030, jadi perhitungan USD 3,7 triliun itu sama dengan kalau hari ini hampi 3 kali lipat dari GDP Indonesia. USD 3,7 triliun itu kita bisa mencapai SDGs, no one left behind," kata dia dalam konferensi pers usai Development Ministeria Meeting G20, di Belitung, Kamis (8/9/2022).

Menurutnya angka ini bukan satu angka yang sedikit. Sehingga dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target-target pembangungan berkelanjutan.

Harapannya, jika dana ini bisa terkumpul, 17 tujuan SDGs bisa dicapai oleh seluruh negara di dunia. Khususnya bagi negara-negara berkembang, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam mencapai tujuan SDGs di 2030 mendatang.

17 tujuan SDGs diantaranya, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan Infrastruktur, industri dan inovasi.

Kemudian, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari poin-poin tersebut, Suharso menerangkan sejumlah hal yang bisa mejnadi priortas dalam penggunaan dana tersebut. Misalnya soal pembenahan sanitasi dan infrastruktur dasar.

"Kita bisa lihat apa saja yang penting disana, terutama misalnya soal sanitasi dalam hal ini infrastruktur dasar di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang itu infrastruktur dasar bisa di alokasikan ke sana," kata dia.

Di sisi lain, dana ini juga bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta sektor kesehatan. Termasuk kesehatan ibu dan anak serta vaksinasi.

"Hal-hal yang ini yang sebenarnya dibiayai yang tidak terlalu besar kalau kita ingin mencapai SDGs pada tahun 2030," ujarnya.

"Tetapi kan komitmen untuk mencapai USD 3,7 triliun itu yang tentu akan diturunkan didalam satu nota bahwa pekerjaan yang lebih detail," tukasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkap aa sekitar 3 miliar penduduk yang terancam akibat perubahan iklim. Angka ini sampir sekitar setengah dari total populasi dunia.

Dengan begitu, isu keberlanjutan di berbagai aspek menjadi hal penting, termasuk ekonomi berkelanjutan. Caranya dengan menerapkan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

"Tentunya kita tidaklah asing dengan ancaman perubahan iklim yang dapat merenggut masa depan anak-anak kita dari kehidupan yang layak. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, lebih dari tiga milyar penduduk dunia – atau hampir setengah dari populasi dunia – hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim," terang dia dihadapan 31 delegasi negara dan organisasi internasional di Development Ministerial Meeting G20, Belitung, Kamis (8/9/2022).

Adanya tantantan perubahan iklim ini, menurutnya diperlukan kerja sama dalam lingkup global. Tak hanya itu kerja sama antar negara dan organisasi internasional juga perlu diperkuat.

"Kita harus menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Agenda 2030," kata dia.

Agenda yang dimaksud adalah penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional. Negara berkembang, jadi satu aspek penting yang menurut Suharso perlu dibantu upaya penekanan emisi karbonnya.

"Perlambatan ekonomi yang ada dan dampak jangka panjang COVID-19 mengharuskan kita untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif," tambah dia.