Tekan Emisi Karbon, Wamen LHK Ajak Masyarakat Bersepeda

Liputan6.com, Jakarta Wamen KLHK, Alue Dohong menyatakan bahwa kegiatan Jelajah Gunung Kidul ini disamping untuk meningkatkan kesehatan juga berkontribusi pada Bumi untuk rendah emisi.

"Dengan gowes, kita akan mengurangi emisi sehingga Bumi kita menjadi lebih baik dan kualitas udara lebih bersih, langit tetap biru," kata Alue saat melepas para goweser Jelajah Gunungkidul di BPSDA Gedong Kuning, DI Yogyakarta, Sabtu (17/9/2022).

Ia menyampaikan harapannya, untuk kedepannya, kegiatan gowes ini bertransformasi menjadi satu kegiatan yang semakin dicintai masyarakat Indonesia.

"Sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia rendah emisi, udara bersih dan langit biru," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa sangat penting kegiatan bersepeda ini dijadikan perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

"Salah satunya dengan adanya trek atau jalur khusus sepeda, sehingga tidak bercampur dengan kendaraan lain, seperti sekarang," ucapnya lagi.

Ia menceritakan pengalamannya, saat tinggal empat tahun di Brisbane Australia, dimana pesepeda menjadi bagian ekosistem transportasi yang dihormati.

"Disana itu paling direspek pesepeda dan pejalan kaki itu, karena treknya rapih dan aman. Berbeda dengan di Indonesia, yang sering diklakson oleh para pengendara mobil atau motor. Dianggap mengganggu lalu lintas," kata Alue.

Karena itu, ia mendorong setiap daerah untuk memfasilitasi kegiatan bersepeda.

"Jadi kalau sudah bersepeda dengan aman dan nyaman, masyarakat sehat maka ekonominya juga akan sehat. Dan yang perlu diingat, walaupun ada kritik bahwa bersepeda itu tidak bermanfaat ekonomi, jangan kalah semangat. Dengan bersepeda maka ekonomi akan semakin sehat juga," pungkasnya.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali mengingatkan kembali peran penting pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi, sekaligus untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 giga watt (GW), di mana potensi panas bumi mencapai 24 GW.

"Pada COP26 tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang dipertegas bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu diperlukan upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi) namun dengan tetap menjaga ketahanan energi," demikian dikatakan Menteri Arifin di acara the 8th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, hari ini, Rabu (14/9).

 Aksi mitigasi yang berperan paling besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi adalah pengembangan EBT sebagai langkah transisi menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, lanjut Arifin.

Arifin mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 GW. Potensi panas bumi sendiri sebesar 24 GW. Selama lima tahun terakhir, Pembangkit EBT terus mengalami peningkatan, saat ini kapasitas pembangkit EBT sebesar 12 GW, dan panas bumi menyumbang sekitar 2,2 GW.

"Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi. Pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT ditargetkan sebesar 700 GW yang berasal dari solar, hidro, bayu, bioenergi, laut, panasbumi, termasuk hidrogen dan nuklir. Pembangkit panas bumi diperkirakan akan mencapai 22 GW yang didorong dengan pengembangan skema bisnis baru, inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau, antara lain deep drilling geothermal development, enhanced geothermal system, dan offshore geothermal development," jelas Arifin.

Arifin juga menginformasikan, untuk mempercepat dan memperbesar pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi, Pemerintah memberlakukan kembali tarif uap panas bumi dan tenaga listrik dan mengusulkan kemudahan proses perizinan penggunaan lahan di hutan konservasi, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan.

Meningkatkan dan mempercepat pengembangan energi bersih menuju transisi energi akan membutuhkan beragam teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai entitas yang meliputi pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, bisnis, serta filantropi.

"Terkait dengan Akses penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus dibuat lebih inklusif, oleh karena itu akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang terjangkau harus dijajaki secara masif. Saat ini di Indonesia terdapat dua skema pembiayaan pengembangan panas bumi, yaitu Geothermal Energy Upstream Development Project dan Geothermal Resource Risk Mitigation yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Bank Dunia," pungkas Arifin.

Senada dengan Menteri ESDM, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi juga mengatakan bahwa panas bumi dapat menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan dapat dijadikan sebagai sumber energi transisi.

"Panas bumi adalah sumber energi bersih, andal dan berkelanjutan yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi penting dalam transisi energi nasional guna mendukung ketahanan energi di masa mendatang," ujar Prijandaru.

"API akan terus menyuarakan energi panas bumi sebagai sumber energi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi terwujudnya kemandirian energi nasional serta sekaligus berkontribusi pada komitmen kita di konvensi Paris agreement yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016," lanjut Prijandaru.

Prijandaru menegaskan, API berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi sebagai mana yang sudah tercatat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yakni sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 dan tahun 2030 sebesar 10 GW dan 17 GW di tahun 2050.

"Pencapaian pamanfaatan panas bumi sesuai target di RUEN tidak mudah karena itu diperlukan kerja keras dan program akselerasi yang konkret dan realistis. Berkaitan dengan itu API akan membantu pencapaian target tersebut namun kami membutuhkan dukungan penuh Pemerintah agar permasalah dan tantangan yang ada saat ini dapat segera diselesaikan," imbuh Prijandaru.